HomeNewsWarga Duren Mekar Titip Pembangunan SMA Negeri dan Puskesmas ke Hasbullah

Warga Duren Mekar Titip Pembangunan SMA Negeri dan Puskesmas ke Hasbullah

Jabaran.id – Warga Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Depok meminta Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat H.M Hasbullah Rahmad untuk dibuatkan SMA Negeri dan Puskesmas di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan perwakilan warga saat Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat H.M Hasbullah Rahmad menggelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Anggaran 2025, dibKelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Depok, Senin, 6 Oktober 2025.

Hasbullah menjelaskan, dirinya sebagai Dewan dari Dapil Jawa Barat 8 atau Kota Depok-Kota Bekasi melakukan pengawasan terhadap program-program APBD Jawa Barat di Depok.

Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat H.M Hasbullah Rahmad menggelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Anggaran 2025, dibKelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Depok, Senin, 6 Oktober 2025. Foto : Arzaquna

“Salah satunya di tahun ini, selain ada bantuan Peserta Bantuan Iuran (PBI), juga ada bantuan pembangunan 165 ruang kelas baru di 4 SMA Negeri dan 3 SMK Negeri dengan anggaran Rp 13,7 miliar,” kata Hasbullah.

- Advertisement -

Selain itu, lanjut Hasbullah, Di Depok juga ada pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di KSU yang merupakan jalan provinsi.

“Itu juga bagian-bagian yang harus kita monitoring dari Dewan Dapil Depok-Bekasi, terutama di Depok,” tutur Hasbullah.

Selanjutnya, pada program tersebut, Hasbullah juga menyerap aspirasi masyarakat tentang kewenangan Provinsi Jawa Barat.

“Salah satunya hari ini muncul keinginan masyarakat untuk dibangunnya SMA Negeri di sini (Duren Mekar),” ungkap Hasbullah.

Selain itu, lanjut Hasbullah, warga Kelurahan Duren Mekar juga ingin Puskesmas yang dibangun di samping kantor kelurahan.

“Nah itu kan bagian yang harus kita perjuangkan ke depan, agar pemerataan sebaran SMA Negeri di Depok harusnya merata,” terang Hasbullah.

Sehingga, bagi politikus senior di Depok ini, ketika penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi bisa berkeadilan.

“Minimal tiap kecamatan punya SMA Negeri, jangan sampai ada kecamatan yang tidak ada, kan kalau sistem zonasi sudah pasti kalah kalau keluar kecamatannya,” ucap Hasbullah.

TERBARU

spot_img

POPULER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here