Jabaran.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan perubahan komposisi kabinetnya menjelang berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober mendatang. Salah satu perubahan besar terjadi pada posisi Menteri Sosial, di mana Tri Rismaharini mengundurkan diri dari jabatan tersebut setelah memutuskan untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur dalam Pilkada 2024.
Posisi yang ditinggalkan Risma kini diisi oleh Saifullah Yusuf, atau yang akrab dikenal sebagai Gus Ipul, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pelantikan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial berlangsung di Istana Negara, dengan Presiden Jokowi memimpin langsung prosesi pelantikan. Langkah ini menjadi bagian dari serangkaian keputusan penting Jokowi dalam mempersiapkan transisi pemerintahan.
Mundurnya Risma juga mengubah peta politik di kabinet, khususnya terkait keterwakilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam waktu satu bulan terakhir, setidaknya dua menteri dari PDIP telah digantikan. Selain Risma, sebelumnya pada Senin (19/8), Presiden Jokowi melantik Supratman Andi Agtas, politikus dari Partai Gerindra, sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), menggantikan Yasonna Hamonangan Laoly dari PDIP.
Dengan mundurnya Risma, kini hanya ada empat kader PDIP yang masih menduduki posisi menteri di kabinet Jokowi, yaitu:
- Pramono Anung Wibowo sebagai Sekretaris Kabinet,
- Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
- I Gusti Ayu Bintang Darmavati sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan
- Teten Masduki sebagai Menteri Koperasi dan UMKM.
Namun, dinamika kabinet tampaknya belum selesai. Dalam waktu dekat, Pramono Anung diperkirakan juga akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet karena akan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pilgub 2024. Pergantian ini diperkirakan akan terjadi pada pekan ketiga September.
Di tengah dinamika ini, Pramono Anung menyatakan bahwa pergantian posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.
“Ya, pokoknya waktu pemerintahan tinggal satu bulan, dan itu sepenuhnya hak prerogatif presiden,” ujar Pramono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9).
Pramono menegaskan bahwa PDIP tidak mempermasalahkan keputusan Jokowi dalam memilih pengganti Risma yang bukan berasal dari kader PDIP.
“Presiden punya hak penuh untuk menunjuk siapa saja. Partai kami tidak pernah mengajukan nama lain sebagai pengganti Bu Risma,” lanjutnya.
Sikap serupa disampaikan oleh Juru Bicara PDIP, Chico Hakim. Menurut Chico, tidak ada masalah dengan keputusan Presiden Jokowi menunjuk Gus Ipul sebagai Menteri Sosial, meskipun ia bukan kader PDIP.
“Pertama, itu adalah hak prerogatif Presiden. Kedua, kami tidak pernah menyodorkan siapa pun sebagai pengganti Bu Risma,” ungkap Chico saat dimintai tanggapan.
Chico juga menambahkan bahwa dengan sisa masa jabatan yang tinggal sebulan, PDIP tidak melihat adanya isu yang krusial dalam perubahan ini.
“Waktu pemerintahan tinggal sebulan, jadi kami merasa tidak ada pekerjaan besar yang membutuhkan perhatian khusus. Bu Risma juga sudah menuntaskan tugasnya di Kementerian Sosial, sehingga kami melihat tidak ada masalah dengan pergantian ini,” jelasnya.
Menurut Chico, partainya menghormati keputusan Risma untuk mundur demi fokus pada pencalonannya sebagai Gubernur Jawa Timur.
“Setelah Bu Risma mundur, kami sama sekali tidak berpikir untuk menyodorkan nama kader PDIP lain untuk posisi tersebut,” tuturnya.
Pergantian ini memperlihatkan fleksibilitas Jokowi dalam mengatur ulang kabinetnya, sekaligus memberikan ruang bagi aktor-aktor politik lainnya untuk memainkan peran penting menjelang berakhirnya masa pemerintahannya. Pergantian posisi menteri, terutama dari PDIP, juga mencerminkan strategi politik yang lebih besar dalam menyiapkan peta kekuatan politik menuju Pemilu 2024. (*)
