Jabaran.id,- Bandung, Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD Kota Bandung tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.
Anggota Pansus 12, Asep Robin, menjelaskan bahwa pembahasan Raperda ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat Kota Bandung yang terus berubah dengan cepat.
Menurutnya, ketertiban umum merupakan manifestasi dari keadaan damai dan rasa aman yang dijamin melalui keamanan kolektif sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
“Jika ketertiban tercapai, maka ketenteraman dapat terwujud ketika pemerintah daerah hadir melalui Satpol PP untuk menjaga keteraturan hidup bersama,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Asep menegaskan, Satpol PP memiliki peran strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui penegakan perda, lembaga ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, mendukung pembangunan, serta melindungi masyarakat dari potensi gangguan terhadap ketertiban umum.
Mantan jurnalis itu juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Satpol PP, baik dari aspek kelembagaan maupun sumber daya manusia.
“Peningkatan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan institusi lain. Raperda tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat harus disusun dengan jelas dan tegas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Asep menyebut bahwa perlindungan masyarakat merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Kemampuan dan profesionalitas Satpol PP harus terus diperkuat agar mampu menangani kejahatan terhadap ketertiban umum, termasuk yang berkaitan dengan moralitas yang dilegislasikan,” pungkasnya. (*)
