Jabaran.id – Warga Cluster Puri Aster di kawasan Grand Depok City (GDC) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Kota Depok terkait persoalan perizinan, kepastian hukum, hingga kondisi lingkungan di kawasan perumahan tersebut pada Rabu, 13 Mei 2026.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Depok, Imam Turidi menegaskan pihaknya menerima berbagai aspirasi warga yang mengeluhkan belum tuntasnya sejumlah tahapan administrasi dan kewajiban pengembang.
“Kami menerima aspirasi warga Cluster Puri Aster yang mengeluhkan terkait kenyamanan dan kepastian hukum dari warga Komplek Puri Aster yang terletak di GDC,” ujar Imam Turidi saat dikonfirmasi awak media.
Pria yang akrab disapa IT ini mengungkapkan, Komisi A mendapatkan informasi adanya sejumlah dokumen dan tahapan yang dinilai belum lengkap maupun belum diselesaikan oleh pihak pengembang. Di antaranya izin lingkungan yang belum lengkap, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum final, site plan yang belum disahkan, hingga akses jalan yang dinilai belum jelas.
“Kami mendapat informasi ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Ada tahapan yang belum selesai. Karena warga butuh kepastian hukum, itu yang kami jaga dan dampingi,” ungkap IT.
IT juga menyoroti adanya keluhan warga terhadap pengembang yang dinilai lebih agresif melakukan pemasaran dibanding menyelesaikan kewajiban administrasi dan legalitas proyek.
“Developer belum memenuhi kewajiban itu. Izin belum lengkap, kewajiban tidak dipenuhi, ada komplain warga. Jangan hanya agresif menjual, tetapi tahapan pembangunan tidak dilakukan secara benar,” tegas IT yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Depok.
Karenanya, wakil rakyat dari daerah pemilihan Beji, Cinere, Limo ini melanjutkan, Komisi A DPRD Depok meminta pemerintah melakukan penghentian sementara pembangunan dan pemasaran hingga seluruh dokumen perizinan diverifikasi ulang.
“Ini penting agar tidak banyak lagi warga yang mengalami hal yang sama. Kami tidak ingin ada pengembang bandel dan tidak taat aturan di Depok,” tegasnya lagi.
Selain itu, dewan yang dikenal ramah dan humoris ini menambahkan, Komisi A juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.
“Kami akan jadwalkan waktunya guna melihat langsung kondisi lingkungan sekaligus merespons aspirasi warga di lapangan,” pungkas Imam Turidi.
