Jabaran.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengejutkan publik lewat aksi penangkapan Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Langkah berani korps adhyaksa ini langsung memantik reaksi dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Depok, Imam Turidi.
Imam menegaskan, meski semua pihak wajib menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah, hukum tidak boleh dijadikan panggung sandiwara. Ia mewanti-wanti agar momentum ini murni ditegakkan demi keadilan, bukan sekadar komoditas politik.
“Kami sangat berharap penangkapan Eks Kepala BGN ini bukan bentuk pencitraan yang sengaja diskenariokan demi memanen simpati dan apresiasi instan dari rakyat,” tegas Imam kepada media,” kata Imam, Kamis, 4 Juni 2026.
Lebih lanjut, Imam menilai kasus hukum yang menjerat pucuk pimpinan lembaga negara tersebut menjadi indikator kuat bahwa sistem merit di lingkungan birokrasi saat ini telah gagal total.
“Pengabaian terhadap prinsip utama pengelolaan aparatur negara tersebut sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan,” ketus IT, sapaannya.
IT yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Depok ini menilai sistem merit yang sejatinya menitikberatkan pada kompetensi, kualifikasi, integritas, serta kinerja sebagai dasar utama pengisian jabatan publik telah diabaikan.
“Padahal, esensi dari sistem ini adalah memastikan bahwa jabatan-jabatan strategis diberikan kepada figur yang paling layak, kompeten, dan bersih,” tutur IT.
“Fenomena ini memperlihatkan kecenderungan bahwa pengisian jabatan publik masih rentan diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan atau mereka yang mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi politik,” imbuhnya.
Di sisi lain, sebagai wakil rakyat yang mengemban fungsi pengawasan, IT yang dikenal dengan sebutan “Dewan SKTM” ini pun menyampaikan terima kasih dan hormatnya kepada gerakan masyarakat yang terus mengawal jalannya pemerintahan.
“Kelompok masyarakat sipil telah menjalankan peran krusial dalam menyuarakan kepentingan warga, mengawasi jalannya kekuasaan, serta terus mendorong partisipasi aktif publik demi menjaga integritas kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Imam Turidi.
