Jabaran.id – Guna menjawab tantangan integritas struktural dalam akselerasi ekonomi hijau dan hilirisasi nasional, Tim Peneliti Hibah Riset Fundamental BIMA sukses menyelenggarakan forum tingkat tinggi bertajuk National Virtual Executive Roundtable 2026 pada Rabu, 2 September 2026. Forum berskala nasional ini mempertemukan lebih dari 120 Chief Financial Officer (CFO) dan jajaran direksi dari 60 korporasi terkemuka lintas industri strategis di Indonesia.
Pertemuan eksekutif ini merupakan langkah krusial dalam akselerasi pengumpulan data primer dan pengujian empiris untuk penelitian bertajuk “Kontingensi Financial Integrity dalam Determinasi Behavioral Finance terhadap Implementasi Green Finance Lintas Industri Strategis: Model Mitigasi Bias Manajerial & Greenwashing Berbasis Upper Echelons Theory”. Riset ini didanai secara kompetitif melalui skema Penelitian Fundamental BIMA Kemendiktisaintek / DRTPM oleh Tim Peneliti STIE Menajemen Bisnis Indonesia (MBI) yang beranggotakan Andi Primafira Bumandava Eka, Karsimin, Rosalina, Widya Yunitawati, Nugraha Dwiputra, dan Yudi Ekono Kurniawan.
Sebanyak 60 korporasi yang berpartisipasi merepresentasikan tiga pilar penentu dekarbonisasi nasional: Sektor Energi, Sektor Mineral, dan Sektor Manufaktur.
Menjawab Mandat Asta Cita dan Tantangan Integritas Nasional
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua STIE MANAJEMEN BISNIS INDONESIA, yang menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam menjembatani riset akademik dengan kebutuhan nyata industri dan pembuat kebijakan.
“Penyelenggaraan National Executive Roundtable hari ini menegaskan komitmen STIE Manejemen Bisnis Indonesia untuk menghadirkan riset fundamental yang berdampak langsung bagi agenda pembangunan nasional. Melalui pendanaan Hibah BIMA, perguruan tinggi bermitra langsung dengan 60 korporasi kunci guna memastikan instrumen pembiayaan hijau (Green Bonds & Sukuk) terkelola secara akuntabel, transparan, dan berdaya saing global untuk mempercepat hilirisasi bernilai tambah tinggi sesuai mandat visi Asta Cita,” tegas Ketua STIE MBI dalam sambutan pembukanya.
Ketua Tim Peneliti, Andi Primafira, memaparkan latar belakang kritis penelitian yang menyoroti bahwa hambatan utama transisi hijau di sektor riil bukan semata ketersediaan likuiditas modal, melainkan tata kelola dan integritas sistemik.
“Hilirisasi industri berintensitas modal tinggi saat ini menghadapi risiko integritas yang nyata. Stagnasi skor Corruption Perception Index (CPI) nasional di rentang 34–37 membuka celah moral hazard yang besar pada pengelolaan dana transisi energi. Hambatan paling destruktif di lapangan adalah maraknya distorsi greenwashing—klaim keberlanjutan semu pada laporan rekayasa tanpa komitmen belanja modal (CapEx) rendah karbon yang substantif. Keberhasilan pembiayaan hijau pada akhirnya sangat ditentukan oleh integritas perilaku pengambil keputusan keuangan di level C-suite,” tegas Andi Primafira.
Mengurai Tiga Dimensi Bias Perilaku Berbasis Upper Echelons Theory
Mengacu pada Upper Echelons Theory, Dr. Andi Primafira menjelaskan bahwa karakteristik psikologis dan sistem nilai eksekutif puncak bertindak sebagai penyaring keputusan strategis korporasi. Tim peneliti memetakan tiga dimensi bias perilaku manajerial yang kerap mendistorsi alokasi dana hijau:
1.Bias Kognitif (Cognitive Bias): Terjadinya overconfidence bias dalam memprediksi mitigasi risiko lingkungan dan kelayakan proyek secara sepihak, memicu manipulasi klaim offset emisi yang tidak dapat diverifikasi secara objektif.
2.Bias Emosional (Emotional Bias): Munculnya resistensi akibat loss aversion, di mana tingginya beban belanja modal awal (CapEx) teknologi rendah karbon dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas margin laba jangka pendek, memicu penundaan investasi hijau riil.
3.Bias Sosial (Social Bias): Tekanan konformitas pasar dan fenomena herding behavior (perilaku mengekor pasar), di mana emiten tergesa-gesa melabeli operasional dengan atribut ESG demi menjaga reputasi pasar modal tanpa kesiapan infrastruktur tata kelola di lapangan, berujung pada praktik greenwashing.
“Di sinilah fungsi krusial dari Financial Integrity. Model kami menguji integritas keuangan sebagai variabel moderasi yang menyaring dan meredam dampak destruktif dari bias kognitif, emosional, dan sosial CFO, sehingga alokasi permodalan hijau tetap terarah secara substantif dan bebas rekayasa,” tambah Andi.
Paparan Metodologi dan Karakteristik Risiko Tiga Sektor Strategis
Melengkapi tinjauan teoritis tersebut, anggota tim peneliti, Nugraha Dwiputra, memaparkan desain pengujian empiris dan komparasi struktural lintas sektor industri strategis (mengacu pada model kontinjensi tim yang dipublikasikan dalam Proceeding ICCIT 2026).
Nugraha menguraikan empat proposisi utama riset: pengujian dampak bias perilaku CFO (Proposisi 1), peran moderasi Financial Integrity (Proposisi 2), analisis efektivitas pencegahan greenwashing (Proposisi 3), dan pemetaan komparasi struktural antar-sektor (Proposisi 4).
Dalam paparannya, Nugraha membedah matriks komparasi risiko transisi dan standar integritas pada masing-masing sektor:
1.Sektor Energi: Ketergantungan tinggi pada aset batubara dan kewajiban Nilai Ekonomi Karbon (NEK) memicu risiko depresiasi dini aset (stranded assets) serta manipulasi klaim offset fiktif. Kebutuhan integritasnya dikategorikan [Sangat Rigid & Ekstrem], menuntut audit substantif atas realisasi alokasi CapEx dekarbonisasi.
2.Sektor Mineral: Menjadi pusat hilirisasi nikel dan bauksit dengan smelter padat modal serta konsumsi energi besar, sektor ini menghadapi pengawasan ketat rantai pasok global terkait emisi dan tailing. Kebutuhan integritasnya juga [Sangat Rigid & Ekstrem] guna memitigasi klaim teknologi bersih semu dan menegakkan transparansi operasional smelter.
3.Sektor Manufaktur: Ditandai dengan lini produksi yang terfragmentasi, efisiensi sirkularitas bahan baku, standar limbah B3, serta batas ambang emisi Scope 1–3 untuk pasar ekspor global. Kebutuhan integritasnya dikategorikan [Tinggi & Terukur], menuntut verifikasi proses produksi dan pelaporan keterlacakan efisiensi energi yang akurat.
“Partisipasi aktif 120 eksekutif keuangan dalam roundtable ini memvalidasi indikator kuesioner digital dan instrumen empiris kami. Temuan komparatif lintas sektor membuktikan bahwa kebijakan regulasi pembiayaan hijau tidak dapat diseragamkan dengan pendekatan one-size-fits-all, melainkan memerlukan mekanisme integritas keuangan yang adaptif terhadap profil risiko spesifik tiap industri,” urai Nugraha Dwiputra.
Respons Industri: Komitmen Transisi Hijau BUMN Energi Nasional
Forum eksekutif ini mendapat tanggapan konstruktif dari para pimpinan korporasi energi nasional yang hadir, di antaranya perwakilan eksekutif keuangan dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Keduanya menegaskan bahwa agenda transisi hijau telah bertransformasi menjadi strategi pembiayaan dan operasional riil korporasi.
VP Strategic Financing PT Pertamina (Persero), Lia Gitariena, mengungkapkan bahwa Pertamina secara aktif telah mengeksekusi kerangka kerja pembiayaan hijau guna mendukung peta jalan dekarbonisasi perusahaan.
“Pertamina telah secara aktif mengintegrasikan instrumen green finance dan kerangka pendanaan berkelanjutan untuk mendukung percepatan transisi energi serta target Net Zero Emission. Kami sangat menyambut baik model kontinjensi berbasis integritas keuangan yang dirumuskan tim peneliti STIE MBI. Di meja eksekutif, penguatan transparansi akuntansi lingkungan dan mitigasi bias keputusan menjadi fondasi mutlak agar alokasi investasi hijau berdaya guna nyata, akuntabel, dan tepercaya di mata mitra pembiayaan global,” ungkap Lia Gitariena.
Senada dengan hal tersebut, Rina Fatma Julia, Vice President of Financial Institution and Market Research PT PLN (Persero), memaparkan bahwa seluruh portofolio pengembangan ketenagalistrikan nasional saat ini telah diproyeksikan untuk mengakselerasi agenda ekonomi hijau (green economy).
“Seluruh pipeline proyek investasi dan pengembangan infrastruktur kelistrikan PLN saat ini sudah mengarah kuat ke green economy dan akselerasi bauran energi baru terbarukan (EBT). Proyek-proyek strategis ini menuntut struktur permodalan masif yang kredibel. Di sinilah penguatan financial integrity menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan pasar modal dan institusi keuangan internasional, memastikan transisi energi berjalan adil, transparan, dan terbebas dari risiko manipulasi pelaporan,” tegas Rina Fatma Julia.
Roadmap Riset dan Rekomendasi Kebijakan
Sebagai bagian dari roadmap penelitian 5 tahun ke depan, luaran dari National Virtual Executive Roundtable 2026 ini akan ditindaklanjuti dengan analisis Structural Equation Modeling (SEM), penyusunan buku monograf kepakaran, pendaftaran HAKI model diagram kontingensi ke Kemenkumham, serta publikasi manuskrip pada jurnal internasional bereputasi tinggi bidang keuangan terapan.
Selain capaian akademik, konsorsium riset ini memformulasikan rekomendasi kebijakan (policy brief) berbasis bukti bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna memperkuat kepatuhan keterbukaan akuntansi lingkungan serta standardisasi sertifikasi integritas bagi direktur keuangan di sektor strategis nasional.
Tentang Tim Riset Hibah Fundamental BIMA STIE MBI
Tim Riset Behavioral-Financial Integrity Contingency Model merupakan kolaborasi ilmiah interdisipliner STIE MANAJEMEN BISNIS INDONESIA yang didanai melalui skema Hibah Penelitian Fundamental BIMA Kemendiktisaintek / DRTPM. Dikelola oleh enam periset multidisiplin (Dr. Andi Primafira Bumandava Eka, Karsimin, Rosalina, Widya Yunitawati, Nugraha Dwiputra, dan Yudi Ekono Kurniawan), tim ini berfokus pada integrasi perilaku keuangan (behavioral finance), tata kelola keuangan korporasi, dan etika bisnis guna mendorong kemandirian ekonomi hijau yang akuntabel di Indonesia. (*)
