HomeJabarJabar Tekan Mafia Pekerja Migran Indonesia, Hasbullah: Perda Perlindungan PMI Disahkan Jadi...

Jabar Tekan Mafia Pekerja Migran Indonesia, Hasbullah: Perda Perlindungan PMI Disahkan Jadi Lebih Tertib

Jabaran.id – Pasca disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), tata kelola penempatan tenaga kerja asal Jawa Barat ke luar negeri semakin tertib. Regulasi tersebut sekaligus mempersempit ruang gerak calo atau mafia perekrutan ilegal yang selama ini kerap menyasar warga di pedesaan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, H.M. Hasbullah Rahmad usai mengisi materi Sosialisasi Perlindungan Pekerja Mingran Indonesia bertajuk “Cara Aman Bekerja di Luar Negeri” di Wisma Hijau, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Kamis, 19 November 2026.

Hasbullah mengungkapkan bahwa sosialisasi yang masif dan penyiapan jalur resmi mulai membuahkan hasil. Pemerintah provinsi bahkan telah menyiapkan kuota pengiriman tenaga kerja terampil ke berbagai negara maju, seperti 300 pekerja ke Jerman dan 400 pekerja ke Jepang.

“Sejak Perda PMI Disahkan, sekarang jauh lebih tertib. Peluang mafia juga semakin sempit karena sosialisasi kita gencar. Selama ini mereka sering masuk langsung ke desa, mengubah nama dan status calon pekerja. Itu yang sangat berbahaya,” ujar Hasbullah.

- Advertisement -

Menurut Hasbullah, celah masuknya mafia biasanya muncul akibat tingginya biaya keberangkatan yang dibebankan kepada calon pekerja. Untuk memutus rantai tersebut, pemerintah mendorong skema zero cost atau bebas biaya melalui subsidi untuk pembuatan dokumen, cek kesehatan, hingga pelatihan keterampilan.

“Kalau berbayar besar, di situlah peluang mafia hidup karena warga yang tidak punya modal ingin kerja ke luar negeri. Tapi kalau zero cost dan disubsidi pemerintah, mereka pasti memilih jalur formal yang terdata jelas dan terproteksi,” jelasnya.

Melalui Perda Nomor 2 Tahun 2021, setiap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang berkantor pusat di luar daerah juga diwajibkan membuka kantor cabang di Jawa Barat.

“Kebijakan ini bertujuan agar seluruh data keberangkatan terintegrasi dalam command center milik pemerintah daerah, sehingga negara dapat langsung melakukan intervensi jika terjadi masalah di negara penempatan,” papar Hasbullah.

Diketahui, Hasbullah Rahmad salah satu sosok yang membidangi lahirnya Perda Perlindungan PMI, bahkan menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) saat membahas Raperda Perlindungan PMI hingga akhirnya disahkan.

Selain perlindungan hukum bagi pekerja, Hasbullah menyoroti pentingnya pendampingan bagi keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman. Ia mengingatkan agar uang kiriman orang tua dari luar negeri benar-benar dimanfaatkan untuk pendidikan anak demi memutus rantai kemiskinan antar-generasi.

“Jangan sampai terjadi regenerasi turun-temurun selalu menjadi pekerja migran. Cukup orang tuanya saja yang bekerja di luar negeri, sementara anaknya harus sekolah tinggi, kuliah, bahkan menjadi wirausaha di kampungnya sendiri,” tegas Hasbullah.

Ia menambahkan, pemerintah juga terus berupaya menumbuhkan ekonomi lokal di daerah kantong migran seperti Indramayu melalui pengembangan industri rumahan dan peternakan. Sementara untuk wilayah perkotaan seperti Depok yang didominasi lulusan sekolah kejuruan (SMK), ia mendorong Pemerintah Kota Depok untuk ikut mengintervensi subsidi biaya keberangkatan bagi tenaga kerja terampil.

“Sekolah sudah menyiapkan keterampilan, P3MI menyalurkan, dan pemerintah kota bisa hadir meng-cover biaya paspor atau keberangkatan lewat subsidi zero cost. Ketika mereka sukses bekerja, remitansi yang dikirim akan kembali memutar roda ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di daerah,” pungkasnya.

TERBARU

spot_img
spot_img

POPULER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here