HomePolitikUU Perampasan Aset Disahkan, Politikus PSI Soroti Tunggakan dan Absennya Illicit Enrichment

UU Perampasan Aset Disahkan, Politikus PSI Soroti Tunggakan dan Absennya Illicit Enrichment

Jabaran.id – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Novi Anggriani, menyoroti dua isu utama di balik Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan DPR RI pada 19 November 2026, yakni masih besarnya aset dan uang pengganti yang belum tereksekusi serta tidak masuknya ketentuan illicit enrichment dalam beleid tersebut.

Menurut Novi, penindakan hukum terhadap pelaku korupsi tidak cukup berhenti pada vonis badan dan kurungan penjara. Ia mengingatkan publik untuk melihat sejauh mana uang negara yang dikorupsi benar-benar kembali ke kas negara.

“Kalau koruptornya sudah ditangkap, diadili, bahkan dipenjara, uang negara yang mereka curi sudah kembali belum? Jangan sampai kita terlalu sibuk merayakan penangkapan, tapi lupa menagih uang rakyat,” ujar Novi, Sabtu, 21 November 2026.

Mantan kader Gerindra Depok ini merujuk pada laporan tahunan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024 yang mencatat hingga semester pertama 2024 masih terdapat Rp1.999,7 triliun uang pengganti, denda, dan uang rampasan dari putusan perkara periode 2014–2024 yang belum dieksekusi, atau sekitar 32,37 persen dari total Rp6.168 triliun. Meski demikian, Novi mengakui adanya capaian pemulihan aset sebesar Rp2.544 triliun pada periode 2020–2024 dan Rp1.531 triliun pada 2025 sehingga tidak seluruh nilai tersebut hilang.

- Advertisement -

Situasi tersebut, lanjut Novi yang berkarir di Boston Amerika Serikat ini, memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penagihan dan penyitaan harta terpidana.

“Padahal, Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah mengatur mekanisme penyitaan dan pelelangan harta terpidana untuk melunasi uang pengganti apabila kewajiban tidak dipenuhi,” geramnya.

Selain tunggakan eksekusi, perhatian Novi tertuju pada tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan asal-usul sahnya dalam UU Perampasan Aset yang disahkan pada 19 November 2026. Ketua Komisi III DPR Habiburrahman sebelumnya menyebut ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) serta menilai UU Perampasan Aset merupakan hukum formil yang mengatur prosedur, bukan hukum materiil yang memuat norma.

Novi menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM, asas praduga tak bersalah, dan larangan perampasan harta secara sewenang-wenang merupakan prinsip yang wajib dijaga. Namun, ia menilai perlindungan HAM seharusnya dapat diseimbangkan melalui desain hukum acara yang terukur.

“Apakah perlindungan HAM hanya bisa dilakukan dengan tidak memasukkan ketentuan tersebut? Kenapa tidak membangun mekanisme pembuktian yang ketat, pengawasan pengadilan, dengan perlindungan hak pihak ketiga?” kata Novi.

Ia juga mempertanyakan kejelasan arah pengaturan normatif apabila DPR menempatkan UU Perampasan Aset semata sebagai hukum formil.

Menurutnya, publik perlu mengetahui apakah akan ada instrumen perundang-undangan lain yang mengatur illicit enrichment secara materiil serta penjelasan rinci mengenai aspek HAM yang dipersoalkan.

“Kalau illicit enrichment tidak dimasukkan, apa mekanisme hukum penggantinya? Jangan hanya bicara HAM, publik juga berhak tahu bagaimana negara akan menghadapi kekayaan yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya,” ucap Novi.

TERBARU

spot_img
spot_img

POPULER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here