Jabaran.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, mengkritik implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang dianggapnya belum berjalan sejalan dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perumahan Dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat, dua instansi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan akhir sampah di Jawa Barat.
“Prinsipnya, Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini seharusnya dijalankan secara optimal sesuai dengan kinerja DLH dan Disperkim Jabar. Ini menjadi prioritas karena masalah ini sudah berlangsung lama, sehingga kita perlu menanganinya dengan serius,” ujar Daddy.
Daddy menekankan perlunya semangat dan komitmen kuat dari kedua dinas tersebut dalam menyebarkan informasi terkait peraturan daerah yang relevan, sebagaimana yang dilakukan oleh DPRD.
Namun, ironisnya, karena kinerja Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPPAS) Legok Nangka dan Lulut Nambo yang belum maksimal, maka dampaknya juga terasa di TPPAS di daerah lain di Jawa Barat.
“Bagaimana kita bisa mendorong daerah lain seperti Karawan dan Cirebon untuk meningkatkan kinerja mereka jika proyek percontohan di daerah sendiri tidak berjalan sesuai rencana,” tegas Daddy.
Menurutnya, penanganan sampah tidak hanya bisa dilakukan di hilir, tetapi juga harus dilakukan sejak di hulu. Namun, upaya penanganan sampah sejak di sumber belum berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Daddy menyebutkan bahwa meskipun pihak terkait sudah melibatkan perusahaan asing dalam pengelolaan sampah, namun hasilnya masih kurang memuaskan.
“Kami agak kecewa ketika dua negara itu tidak menunjukkan prestasi yang memuaskan dalam investasi pengelolaan sampah,” ungkap Daddy.
Daddy juga menyampaikan bahwa pihak DPRD selalu terbuka untuk berbagai kerjasama, dan jika ada kabar mengenai kesulitan dari DLH misalnya, pihaknya siap menerima informasi tersebut untuk mencari alternatif solusi. Namun, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memberikan hasil yang diharapkan.
“Saya selalu siap jika ada masalah, namun sejauh ini, janji dari Pemprov Jabar yang menyatakan operasionalisasi TPPAS pada akhir tahun tidak terbukti, ini seakan-akan kami dipermainkan oleh eksekutif,” ungkap Daddy. (*)
