Jabaran.id — Dinas Pendidikan Kota Depok bersama Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP) Kota Depok menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Kinerja LKP Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) se-Kota Depok, dengan fokus pada peningkatan mutu manajemen serta pemahaman terhadap kebijakan pemerintah terkait bantuan dana pendidikan.
Menurut Ketua FPLKP Kota Depok, Merry Deborah, ada dua tema utama yang dibahas dalam Bimtek ini. Pertama, mengenai penilaian kinerja LKP dengan narasumber dari Direktorat Kementerian Pendidikan Dasar, Fitria Yolanda. Kedua, membahas kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar tentang bantuan pemerintah, khususnya Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), yang dipaparkan oleh Ketua Umum FPLKL, Zoelkifli.
“Penilaian kinerja ini merupakan upaya penjaminan mutu dan profesionalitas bagi LKP. Kami berharap, melalui Bimtek ini, LKP di Depok dapat lebih memahami kebijakan pemerintah sehingga mampu mendorong kemajuan bisnis mereka, baik dari aspek tata kelola maupun pendanaan,” ujar Merry Deborah.
Kabid PAUD dan Dikmas Kota Depok, Suhyana, menekankan pentingnya peningkatan kualitas LKP di Depok. Menurutnya, keberadaan LKP tidak hanya sekadar memenuhi kuantitas, tetapi harus didukung oleh mutu yang baik.
“Sekarang banyak LKP di Kota Depok, tetapi yang penting bukan hanya jumlah, melainkan kualitasnya. Melalui pelatihan kinerja ini, kami ingin memastikan bahwa setiap LKP memenuhi standar, mulai dari administratif, izin operasional, hingga kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman,” jelas Suhyana.
Ia juga menegaskan bahwa tenaga pengajar di LKP harus memiliki sertifikasi yang diakui.
“Guru atau instruktur harus memiliki legalitas formal. Jangan sampai asal ada pengajar tanpa sertifikasi. Ini penting untuk menjamin profesionalitas dan kualitas pelatihan yang diberikan,” tambahnya.
Suhyana juga menjelaskan peran pemerintah dalam mendukung LKP melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Program ini memberikan pendanaan bagi LKP yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pelatihan berbasis keterampilan kerja dan kewirausahaan.
“LKP bisa mengajukan proposal ke Kementerian. Jika disetujui, dana akan langsung disalurkan ke LKP. Dinas Pendidikan akan bertugas mengawasi dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan,” ujar Suhyana.
Melalui Bimtek ini, Dinas Pendidikan Kota Depok dan FPLKP berharap LKP dapat semakin berkembang dengan tata kelola yang baik, tenaga pengajar yang profesional, serta memanfaatkan peluang bantuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal di Depok.
“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan LKP di Kota Depok dapat terus berinovasi dan berkontribusi dalam mencetak tenaga terampil yang siap bersaing di dunia kerja maupun wirausaha, ucapnya. (*)
