Jabaran.id – Indonesia secara resmi mengumumkan pencalonannya kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029-2030. Pencalonan ini diharapkan dapat memperkuat peran Indonesia di panggung internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam pidato penutupnya pada Sesi Debat Umum Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9). Dalam pidato tersebut, Retno menekankan pentingnya peran Indonesia di tingkat global serta komitmen kuat negara ini dalam menjaga perdamaian internasional.
“Pencalonan ini mencerminkan komitmen mendalam kami untuk berkontribusi atas perdamaian dan keamanan dunia,” ujar Retno Marsudi dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di Sidang Majelis Umum PBB.
Menurutnya, pencalonan Indonesia ini bukan hanya simbolik, melainkan bagian dari langkah strategis Indonesia untuk terus berperan aktif dalam penyelesaian berbagai konflik global dan menjadi garda terdepan dalam upaya menjaga stabilitas internasional.
Sebagai negara dengan sejarah panjang dalam keterlibatan di berbagai misi perdamaian, Indonesia menegaskan kembali perannya sebagai negara yang berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Hal ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang sejak awal menempatkan perdamaian dunia sebagai prioritas utama.
Indonesia bukanlah pendatang baru dalam keanggotaan tidak tetap DK PBB. Dalam sejarahnya, Indonesia telah empat kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008, dan yang terbaru pada 2019-2020. Pengalaman ini menjadikan Indonesia memiliki pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme kerja Dewan Keamanan serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga perdamaian dunia.
Selama menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia selalu berupaya membawa isu-isu global yang penting, seperti penyelesaian konflik, perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan multilateralisme dalam menyelesaikan masalah-masalah global. Retno menegaskan bahwa peran Indonesia di DK PBB selalu berlandaskan pada prinsip independensi dan netralitas, serta berfokus pada penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi.
Meski demikian, Retno Marsudi juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Dewan Keamanan PBB saat ini. Menurutnya, Dewan Keamanan kerap kali gagal dalam menyelesaikan isu-isu global yang mendesak, seperti konflik berkepanjangan di Palestina. Indonesia, sebagai negara yang selalu vokal dalam isu Palestina, telah berulang kali menyuarakan kritik terhadap lambatnya proses penyelesaian konflik ini di Dewan Keamanan.
“Reformasi Dewan Keamanan menjadi hal yang amat perlu demi menjamin adanya kepemimpinan yang berorientasi pada perdamaian,” ujar Retno.
Dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam sidang Majelis Umum PBB, Indonesia telah menekankan pentingnya reformasi di tubuh Dewan Keamanan untuk memastikan bahwa lembaga ini tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan situasi global.
Retno juga menegaskan bahwa ada dua hal utama yang perlu diperbaiki dalam reformasi Dewan Keamanan PBB. Pertama, mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan inklusif. Saat ini, mekanisme di DK PBB masih didominasi oleh segelintir negara dengan hak veto, yang sering kali menghambat proses pengambilan keputusan penting, terutama dalam isu-isu perdamaian.
Kedua, Retno menekankan pentingnya memastikan bahwa suara masyarakat dunia lebih banyak didengarkan. DK PBB, menurutnya, harus menjadi cerminan dari kepentingan seluruh negara anggota PBB, bukan hanya kepentingan negara-negara besar.
“Reformasi ini harus memberikan ruang yang lebih besar bagi suara dari negara-negara berkembang dan memastikan representasi yang adil bagi semua negara,” tambah Retno.
Dalam pidatonya, Retno juga menekankan bahwa kepemimpinan global bukanlah sesuatu yang diwariskan atau datang begitu saja. “Kepemimpinan global tidak jatuh dari langit,” tegas Retno.
Kepemimpinan yang kuat, menurutnya, harus dicapai melalui upaya bersama dan kolektif, di mana setiap negara berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas global.
Ia menambahkan bahwa pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB merupakan bentuk dari upaya kolektif tersebut, yang sejalan dengan intisari kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Indonesia, lanjut Retno, selalu berkomitmen untuk berperan aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai.
Dengan kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2029-2030, Indonesia berharap dapat melanjutkan perannya dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan di kancah internasional. Jika terpilih, Indonesia akan terus mendorong reformasi di tubuh Dewan Keamanan dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan stabil.
Pencalonan Indonesia ini juga diharapkan dapat menjadi momentum bagi negara-negara anggota PBB lainnya untuk mendukung perubahan positif dalam struktur dan mekanisme Dewan Keamanan, agar lembaga ini dapat lebih efektif dalam menjalankan mandatnya sebagai penjaga perdamaian dunia. (*)
