Jabaran.id, Depok – Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) ke organisasi masyarakat (ormas) keagamaan menuai protes dari sejumlah kalangan. Salah satunya dari praktisi hukum Deolipa Yumara.

Menurut Deolipa hal yang dilakukan pemerintah dalam hal ini sudah di luar kebiasaan dan cenderung ngawur.

“Pemberian izin atau konstitusi tambang oleh Menteri Bahlil Lahadalia di luar kebiasaan bernegara. Rasanya kurang betul,” kata Deolipa di Depok, Kamis, 13 Juni 2024.

Izin pengelolaan tambang ke ormas keagamaan kata dia, dapat menggeser salah satu marwah ormas keagamaan yang ingin menciptakan manusia berbudi luhur.

“Ormas keagamaan atau orang-orang agama ini kan kerjanya adalah membentuk perilaku manusia yang bermoral, berbudi luhur, beriman sama Tuhan, sehingga perilakunya baik, ” terang Deolipa.

Sejauh ini, ormas keagamaan telah menjalankan tugas itu dengan sarana yang tepat, salah satunya mengoptimalkan bidang pendidikan.

“Kalau pun berusaha atau berbisnis setinggi-tingginya adalah di bidang pendidikan kayak Muhammadiyah,” sebut Deolipa.

“Pemberian izin konsesi tambang kepada ormas agama ini pasti bukan sesuatu yang sukarela, tentunya ada dari pemerintah punya niat apakah? niatnya baik atau buruk nanti bisa dilihat,” kata dia.

Sejumlah ormas sebelumnya, menolak kebijakan pemerintah untuk memberi izin ini. Hal tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di mana, UU minerba itu menyebut, izin itu hanya dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan melalui cara lelang. (*)