Jabaran.id – Merespons dinamika dan sorotan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketua DPC PDI Perjuangan Depok, Hj. Yuni Indriany, menginstruksikan seluruh kader partainya agar tidak terlibat mengelola program tersebut.
Menurut Hj. Yuni, MBG merupakan program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas kesehatan.
Karena itu, ia tidak ingin muncul persepsi negatif di tengah masyarakat seolah-olah kader partai memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Alhamdulillah, di Depok yang saya tahu tidak ada kader kita, termasuk anggota fraksi, yang terlibat dalam pengelolaan MBG,” ujar Hj. Yuni saat dikonfirmasi di kawasan Margonda, Kota Depok, Jumat, 27 Februari 2026.
Hj. Yuni menegaskan bahwa komitmen tersebut penting untuk menjaga integritas partai serta menghindari potensi konflik kepentingan.
“Program MBG ini menyasar kebutuhan dasar masyarakat, harus benar-benar dijalankan secara profesional dan transparan oleh pihak yang berwenang,” tegas Hj. Yuni.
Untuk itu, ia mengingatkan seluruh struktur partai, mulai dari tingkat cabang hingga ranting, agar tetap fokus pada kerja-kerja politik yang berpihak kepada rakyat.
“Kita melakukan kerja-kerja politik untuk masyarakat saja, untuk urusan menu dan gizi sudah ada yang berkompeten menanganinya” terang Hj. Yuni yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Depok ini.
Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab moral partai dalam mendukung program-program yang pro-rakyat tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaannya.
“Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap partai maupun terhadap pelaksanaan program MBG dapat tetap terjaga,” katanya.
Disinggung soal sanksi jika ada kader yang turut mengelola program MBG, Hj. Yuni tidak menampik hal tersebut, namun ia meyakini pengurus dan kader akan tegak lurus dengan instruksi pimpinan partai.
“Berbicara sanksi pasti ada, namun perlu ditegaskan bahwa pengurus dan kader PDI Perjuangan akan mengikuti instruksi pimpinan kami, dalam hal ini Ibu Megawati Soekarnoputri. Namun, kami meminta agar pengawasan program ini diperketat, dan bagi yang melanggar atau terbukti lalai harus diberi sanksi,” ucap Hj. Yuni.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Depok Imam Turidi menambahkan, dirinya kerap mendapat keluhan dari masyarakat terkait menu yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Tentu harus menjadi perhatian serius, jangan hanya klarifikasi permintaan maaf saja dari SPPG yang sudah memberikan menu kepada siswa, tapi harus ada sanksi tegas,” kata Imam.
Anggota DPRD Depok yang dikenal ramah dan humoris ini menilai respon yang dilakukan DPP PDI Perjuangan untuk melarang kadernya terlibat program MBG sudah tepat.
“Ini bukti PDI Perjuangan konsisten memperhatikan keluhan masyarakat dan berani dengan tegas menyuarakannya,” kata Imam Turidi.
