Jabaran.id – Bupati Pati, Sudewo, menjadi sorotan publik setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini menambah panjang daftar kontroversi yang melekat pada sosok Sudewo selama menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Sebelum terkena OTT KPK, Bupati Pati, Sudewo dikenal kerap memicu polemik lewat sejumlah kebijakan dan pernyataannya yang menuai reaksi keras masyarakat. Salah satu yang paling disorot adalah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen.
Sempat Naikkan PBB hingga 250 Persen
Kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen yang diterapkan Sudewo sempat membuat publik Pati geger. Lonjakan pajak tersebut dinilai memberatkan warga, khususnya masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal.
Gelombang protes pun bermunculan dari berbagai elemen masyarakat. Warga menilai kenaikan PBB yang drastis tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan publik maupun sosialisasi yang memadai. Isu ini sempat menjadi perbincangan hangat, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Tantang Warganya Sendiri
Kontroversi Sudewo semakin memanas setelah beredar video viral yang memperlihatkan dirinya menantang warganya sendiri untuk melakukan aksi demonstrasi. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun TikTok @ekokuswanto09 dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Dalam video itu, Sudewo menanggapi rencana aksi demo penolakan kenaikan PBB-P2 yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025. Ia bahkan menyebut tidak gentar menghadapi puluhan ribu massa yang turun ke jalan.
“Siapa yang akan melakukan aksi, Yayak Gundul? Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang suruh mengerahkan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju, dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh bargaining apa pun,” ujar Sudewo dalam pernyataannya saat itu.
Pernyataan tersebut menuai kecaman luas karena dinilai tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin daerah yang seharusnya mengedepankan dialog dengan masyarakat.
Kini, setelah Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK, berbagai kontroversi di masa kepemimpinannya kembali disorot publik. Kasus ini sekaligus menjadi perhatian serius terhadap integritas dan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Pati.
