Jabaran.id,- Bogor, Sebanyak 83.196 kepala keluarga (KK) di Kota Bogor telah mengajukan pendaftaran bantuan sosial (bansos) melalui program Perlinsos Digital hingga 23 Oktober 2026. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital untuk mengakses program perlindungan sosial yang disediakan pemerintah.
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor terus mengintensifkan pendataan dan proses verifikasi terhadap masyarakat yang telah mengajukan bantuan. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi warga yang berpotensi memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat, sekaligus mendukung pemutakhiran data sosial agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Dalam pelaksanaannya, Dinsos Kota Bogor melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan untuk membantu warga mengakses layanan Perlinsos Digital. Keterlibatan para agen tersebut menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan pendaftaran, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam proses pengajuan bantuan.
Berdasarkan laporan perkembangan Perlinsos Digital hingga 23 Oktober 2026, tercatat sebanyak 3.497 agen telah terdaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.951 agen di antaranya berstatus aktif dalam membantu proses pendaftaran masyarakat.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bogor, Giri Maya Yudistira, menjelaskan bahwa agen yang terlibat berasal dari berbagai elemen. Mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pengurus RT dan RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kader masyarakat, Karang Taruna, hingga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran sekaligus membantu proses pendataan calon penerima bantuan sosial di lingkungan masing-masing.
“Keterlibatan berbagai unsur tersebut mendukung proses pendataan masyarakat yang mengajukan bantuan sosial melalui Perlinsos Digital,” katanya.
Giri menjelaskan, melalui Perlinsos Digital, masyarakat dapat mengajukan dua program bantuan sosial utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Berdasarkan data hingga 23 Oktober 2026, pengajuan bantuan melalui program PKH tercatat mencapai 73.226 KK. Sementara itu, jumlah pengajuan BPNT mencapai 81.944 KK.
Terhadap seluruh pengajuan tersebut, pemerintah melakukan proses verifikasi untuk menilai kesesuaian data dan kelayakan masyarakat berdasarkan kriteria masing-masing program bantuan.
Dari hasil verifikasi pengajuan PKH, sebanyak 39.731 KK masuk dalam kategori berpotensi layak menerima bantuan. Sementara itu, 32.489 KK lainnya masuk dalam kategori tidak layak.
Adapun untuk program BPNT, hasil verifikasi menunjukkan sebanyak 48.761 KK berpotensi layak menerima bantuan. Sedangkan 32.029 KK lainnya dikategorikan tidak layak.
Giri menegaskan, hasil verifikasi tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data untuk mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima bantuan sosial.
“Hasil tersebut menjadi bagian dari proses pemutakhiran data untuk mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial,” ungkapnya.
Dengan demikian, status berpotensi layak dalam hasil verifikasi perlu dipahami sebagai bagian dari proses penilaian kelayakan, bukan berarti pengajuan tersebut secara otomatis telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Data yang masuk tetap menjadi bagian dari mekanisme pendataan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika dilihat berdasarkan wilayah, Kecamatan Bogor Selatan menjadi daerah dengan jumlah pengajuan Perlinsos Digital terbanyak di Kota Bogor. Hingga 23 Oktober 2026, tercatat sebanyak 20.791 KK dari kecamatan tersebut telah melakukan pendaftaran atau setara dengan 25 persen dari keseluruhan pendaftar.
Posisi kedua ditempati Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 16.522 KK atau sekitar 19,86 persen. Berikutnya, Kecamatan Bogor Utara mencatat 14.709 KK atau 17,68 persen dari total pendaftaran.
Sementara itu, Kecamatan Tanah Sareal berada di urutan berikutnya dengan 14.130 KK atau 16,99 persen. Kecamatan Bogor Timur mencatat 10.080 KK atau 12,12 persen, sedangkan Kecamatan Bogor Tengah menjadi wilayah dengan jumlah pendaftar paling sedikit, yakni 6.941 KK atau 8,35 persen.
Sebaran tersebut memperlihatkan bahwa pengajuan bantuan melalui Perlinsos Digital telah menjangkau masyarakat di seluruh kecamatan di Kota Bogor, meskipun jumlah pendaftar di setiap wilayah berbeda.
Pada tingkat kelurahan, Baranangsiang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pendaftar terbanyak. Total pengajuan dari kelurahan tersebut mencapai 3.035 KK.
Setelah Baranangsiang, jumlah pendaftar terbanyak berikutnya berasal dari Kelurahan Bantarjati dengan 2.693 KK. Kemudian Kelurahan Cikaret mencatat 2.647 KK, Cimahpar sebanyak 2.613 KK, serta Mulyaharja dengan 2.586 KK.
Data tersebut menjadi gambaran persebaran masyarakat yang telah memanfaatkan layanan Perlinsos Digital untuk mengajukan bantuan sosial. Informasi berdasarkan kecamatan dan kelurahan juga menjadi salah satu bagian penting dalam memetakan kebutuhan perlindungan sosial di masing-masing wilayah.
Di sisi lain, Dinsos Kota Bogor memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan sanggahan apabila hasil verifikasi bantuan sosial dinilai belum sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Fasilitas tersebut disediakan melalui portal Perlinsos Digital. Melalui fitur sanggahan, masyarakat dapat menyampaikan keberatan terhadap hasil penilaian yang diterima agar data yang dianggap belum mencerminkan kondisi sebenarnya dapat ditinjau kembali.
Mekanisme ini menjadi salah satu bentuk ruang partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Dengan adanya fasilitas tersebut, warga yang merasa kondisi ekonominya belum tergambarkan secara tepat dalam hasil verifikasi dapat mengajukan keberatan melalui saluran yang telah disediakan.
Giri mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan fasilitas sanggahan apabila menemukan ketidaksesuaian antara hasil verifikasi dengan kondisi yang dialami.
Ia menjelaskan, pengajuan sanggahan dapat dilakukan secara mandiri melalui portal Perlinsos Digital. Dengan begitu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan tanpa harus mengabaikan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
“Masyarakat dapat mengunduh dan mengajukan sanggahan secara mandiri melalui portal Perlinsos Digital agar data yang ada dapat kita tinjau kembali,” ujar Giri.
Melalui mekanisme tersebut, setiap keberatan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan untuk peninjauan kembali data sesuai prosedur yang berlaku. Langkah ini juga diharapkan dapat membantu menjaga akurasi informasi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi dasar dalam proses penentuan calon penerima bantuan.
Dinsos Kota Bogor pun terus mendorong pemanfaatan Perlinsos Digital sebagai sarana pendataan dan pemutakhiran informasi masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.
Dengan melibatkan agen dari berbagai unsur masyarakat, memperkuat proses verifikasi, serta menyediakan fasilitas sanggahan, pemerintah daerah berupaya membangun proses pendataan bantuan sosial yang lebih terbuka dan akurat.
Partisipasi masyarakat dalam melakukan pendaftaran maupun menyampaikan sanggahan diharapkan dapat mendukung tersedianya data yang semakin sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga program bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria (*)
