Jabaran.id – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M Hasbullah Rahmad, mendorong penguatan fungsi pengawasan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 saat Ngobrolin Pemerintahan dan Isu atau NGOPI bersama IJTI Depok dan warga, Sabtu, 31 Januari 2026.
Kegiatan yang digelar di lingkungan warga RT. 06 RW. 021, Kelurahan Mekarjaya, Kota Depok, ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat, insan pers, dan masyarakat dalam suasana santai, namun substansial.
Hasbullah Rahmad menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan serta penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat, khususnya pada APBD Tahun Anggaran 2026.
“Pengawasan yang kuat, apalagi melibatkan partisipasi publik dan media, akan mendorong pemerintahan yang lebih akuntabel dan tepat sasaran,” kata Hasbullah.
Sementara itu, Ketua IJTI Depok, Iyung Rizki, menjelaskan bahwa kegiatan NGOPI merupakan komitmen IJTI Depok dalam membuka ruang diskusi publik serta meningkatkan literasi masyarakat terhadap isu pemerintahan dan kebijakan publik.
“NGOPI menjadi ruang dialog yang sehat antara wakil rakyat, pemerintah, dan masyarakat, sehingga informasi yang diterima publik lebih utuh dan berimbang,” ungkapnya.
Acara berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan warga terkait pembangunan daerah, pelayanan publik, serta pengawasan kebijakan pemerintah.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, insan pers, dan masyarakat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” pungkas Iyung Rizki.
Di lokasi yang sama, Ketua RT setempat, Pardianto, mengapresiasi kehadiran Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat di tengah warga. Menurutnya, forum NGOPI menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memahami peran DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
“Melalui kegiatan ini, warga bisa berdialog langsung dengan wakil rakyat dan mengetahui bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar pemerintahan berjalan transparan dan berpihak kepada masyarakat,” ucap Pardianto.
