Jabaran.id – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda menuai pertanyaan kritis dari kalangan budayawan. Raden Chaidir Susilaningrat, budayawan asal Cirebon sekaligus Pendiri Komunitas Pusaka Cirebon Kendi Pertula, mempertanyakan dasar dan urgensi usulan tersebut di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Jawa Barat.
Chaidir menilai perubahan nama provinsi bukanlah persoalan yang mendesak untuk segera direalisasikan. Menurutnya, masih banyak persoalan konkret di bidang kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan kebijakan lebih serius dari pemerintah daerah.
“Kalau saya mempertanyakan dasarnya apa, urgensinya apa. Perubahan nama itu bukan sesuatu yang urgen. Masih banyak persoalan di Jawa Barat yang lebih penting untuk dibuat kebijakan,” kata Pendiri Komunitas Pusaka Cirebon Kendi Pertula tersebut.
Selain mempertanyakan urgensi, Chaidir juga menyoroti penggunaan nama Sunda dari sudut pandang sejarah dan kewilayahan. Ia menjelaskan bahwa pembagian wilayah di Pulau Jawa pada masa lampau memiliki konfigurasi yang berbeda dengan pembagian daerah administratif saat ini.
Berdasarkan penelusurannya terhadap sejumlah naskah kuno, Chaidir mengungkapkan bahwa Pulau Jawa pada masa lalu dikenal terbagi menjadi dua kawasan besar, yakni Jawa Kulon dan Jawa Wetan. Wilayah Jawa Kulon merupakan kawasan Kerajaan Tarumanegara yang berpusat di sekitar aliran Sungai Citarum.
“Di naskah-naskah kuno itu disebutnya Jawa Wetan sama Jawa Kulon. Nah, Jawa Kulon itu adalah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara itu pusatnya di Sungai Citarum,” jelas Chaidir.
Ia melanjutkan penjelasannya bahwa setelah Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran, wilayah tersebut kemudian terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Sunda berada di bagian barat, sementara Kerajaan Galuh berdiri di bagian timur. Chaidir merinci bahwa wilayah Kerajaan Sunda membentang dari Sungai Citarum hingga kawasan yang kini meliputi Jakarta dan Banten.
“Tarumanegara kemudian pecah jadi dua. Dari Citarum ke barat itu Kerajaan Sunda. Kalau pakai ukuran sekarang, Kerajaan Sunda itu lokasinya kira-kira Provinsi Banten plus Jakarta,” kata dia.
Sementara itu, Kerajaan Galuh berada di sebelah timur Sungai Citarum hingga kawasan Sungai Cipamali yang kini berada di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
“Kemudian dari Citarum ke timur sampai Kali Cipamali di Brebes itu Kerajaan Galuh,” sambungnya.
Berdasarkan penelusuran sejarah tersebut, Chaidir menyampaikan pandangannya bahwa wilayah yang kini menjadi Provinsi Jawa Barat justru berada di bekas wilayah Kerajaan Galuh, bukan Kerajaan Sunda. Ia pun mempertanyakan dasar pemilihan nama Sunda jika hendak merujuk pada pijakan historis.
“Jadi, Provinsi Jawa Barat yang sekarang ini, menurut saya itu sisa wilayah Kerajaan Galuh, bukan Kerajaan Sunda. Kenapa pakai Sunda? Kenapa nggak pakai Provinsi Galuh? Itu kalau lihat dari sejarah,” sambungnya.
Chaidir menilai bahwa jika perubahan nama didasarkan pada alasan sejarah, maka landasan tersebut belum cukup kuat mengingat wilayah administratif Jawa Barat saat ini tidak sepenuhnya berada di bekas wilayah Kerajaan Sunda. Ia menekankan pentingnya keakuratan referensi sejarah dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan identitas kedaerahan.
Di sisi lain, Chaidir juga menyoroti realitas keberagaman etnis dan budaya yang hidup di Jawa Barat. Menurutnya, selain etnis Sunda yang dominan, terdapat pula etnis Betawi dan Cirebon yang telah mendapatkan pengakuan resmi melalui Peraturan Daerah. Keberagaman serupa juga tercermin dalam penggunaan bahasa daerah di provinsi tersebut.
“Di Jawa Barat etnisnya bermacam-macam. Yang diakui dalam Perda ada Sunda, Betawi, dan Cirebon. Bahasa daerahnya juga ada bahasa Sunda, Betawi, dan Cirebon,” katanya.
Menghadapi wacana yang kembali mengemuka ini, Chaidir mengingatkan agar usulan perubahan nama provinsi dipertimbangkan secara matang dan komprehensif. Ia khawatir kebijakan yang tidak didasari kajian mendalam justru dapat menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Jangan sampai membuat kebijakan yang sebetulnya tidak terlalu urgen, tetapi malah menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujarnya.
Chaidir menegaskan bahwa perhatian pemerintah sebaiknya lebih diarahkan pada persoalan-persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ia menyebut kemiskinan, kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan sebagai isu-isu yang jauh lebih prioritas untuk ditangani.
“Lebih baik prioritaskan bagaimana mengatasi soal kemiskinan, kesehatan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Itu jauh lebih penting daripada sekadar urusan nama,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa keberagaman budaya yang ada di Jawa Barat perlu terus dijaga dan diberi ruang yang sama untuk berkembang. Chaidir menekankan pentingnya pelestarian seluruh budaya daerah tanpa menonjolkan satu identitas di atas yang lainnya.
“Lebih baik budaya Sunda dilestarikan, budaya Cirebon dilestarikan, budaya Betawi juga dilestarikan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru kontraproduktif terhadap keberagaman budaya yang kita miliki,” pungkasnya.
Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mengemuka setelah lebih dari satu dekade diperjuangkan. Usulan tersebut mendapat perhatian baru setelah dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Jawa Barat bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat, Kamis (2/7/2026). (*)
