Jabaran.id – Menteri Keuangan ( Menkeu ) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa peningkatan belanja subsidi energi akibat dinamika geopolitik global tidak mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintah disebut tetap mempertahankan belanja besar untuk pendidikan, ketahanan pangan, dan program strategis lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Purbaya menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan global yang mendorong kenaikan subsidi energi. Ia menyatakan bahwa meskipun belanja subsidi bahan bakar minyak mengalami peningkatan, pemerintah tidak pernah mengabaikan kewajiban dasar dalam membiayai sektor-sektor yang menyentuh langsung kepentingan rakyat banyak.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (4/7/2026), Menkeu merinci sejumlah pos belanja prioritas yang tetap dipertahankan pemerintah dalam APBN. Purbaya menyebutkan alokasi untuk ketahanan pangan mencapai Rp160 triliun, ketahanan energi Rp369 triliun, serta program Makan Bergizi Gratis dan pendidikan yang secara total disalurkan sebesar Rp796,1 triliun.
“Tidak pernah kita lupakan. Ketahanan pangan Rp160 triliun, ketahanan energi Rp369 triliun, Makan Bergizi Gratis dan pendidikan itu kita salurkan Rp796,1 triliun. Jadi walaupun subsidi BBM naik, kita tidak pernah mengabaikan kewajiban dasar kita. Pendidikan masih begitu,” ujar Purbaya.
Menteri Keuangan menepis anggapan yang beredar bahwa kebijakan fiskal pemerintah terlalu agresif di tengah peningkatan belanja subsidi. Menurutnya, pemerintah tetap menjalankan disiplin fiskal dengan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap berada di bawah batas maksimal yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, yaitu 3 persen terhadap produk domestik bruto.
“Terus fiskal Anda bilang agresif. Tidak agresif-agresif amat sebetulnya. Karena kita selalu jaga defisitnya di bawah tiga persen,” katanya.
Selain defisit anggaran, Purbaya juga menyoroti rasio utang terhadap produk domestik bruto sebagai indikator penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Ia mengungkapkan bahwa rasio utang Indonesia saat ini berada di kisaran 40 persen terhadap PDB, dan pemerintah secara konsisten menjaga agar angka tersebut tetap dalam batas yang dinilai aman oleh para pemangku kepentingan ekonomi.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah terus memantau kedua indikator tersebut secara saksama. Ia menyebutkan bahwa disiplin fiskal menjadi perhatian serius pemerintah karena memiliki implikasi langsung terhadap kepercayaan investor dan penilaian lembaga pemeringkat terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
“Saya ngerti betul. Ketika saya jadi Menteri Keuangan, semua lembaga pemeringkat melihat langkah saya seperti apa,” jelas Purbaya.
Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pemberian subsidi energi dan pembiayaan program-program pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Menurutnya, peningkatan belanja subsidi yang terjadi tidak dilakukan dengan mengorbankan sektor-sektor lain yang juga membutuhkan perhatian anggaran. (*)
