Jabaran.id – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M. Hasbullah Rahmad, menanggapi aspirasi masyarakat Depok yang menginginkan skema jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) dikembalikan tanpa pembatasan kategori kesejahteraan atau desil 1 hingga 5.
Menurut Hasbullah, perubahan sistem dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah membuat Pemerintah Kota Depok saat ini hanya mampu menanggung pembiayaan hingga desil 5. Padahal sebelumnya, skema pembiayaan ditanggung bersama dengan porsi 40 persen oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 60 persen oleh Pemerintah Kota Depok.
“Masyarakat memang ingin program UHC itu dikembalikan lagi dan tidak dibatasi oleh desil 1 sampai 5. Namun, karena sistemnya berubah, kemampuan Kota Depok saat ini memang hanya sampai desil 5,” ujar Hasbullah usai menggelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu, 14 November 2026.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan dua skema alternatif untuk memastikan warga tidak mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan gratis.
Opsi pertama, lanjut dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII atau Kota Depok dan Kota Bekasi ini, optimalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
“Program ini menyasar warga Jawa Barat yang membutuhkan perawatan rumah sakit namun tidak memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan maupun yang status kepesertaannya nonaktif akibat tunggakan,” tutur Hasbullah.
Opsi kedua adalah perluasan perlindungan bagi pekerja sektor informal yang digagas Gubernur Jawa Barat untuk tahun 2027.
“Program tersebut menargetkan sekitar 4,4 juta tenaga kerja informal dengan dukungan alokasi anggaran lebih dari Rp400 miliar.
“Berbeda dengan UHC yang berbasis data kemiskinan atau desil, jaminan bagi pekerja informal ini menyasar berdasarkan jenis profesi,” jelas Hasbullah.
“Kalau warga yang tidak mampu tidak ter-cover UHC karena batasan desil 5, mereka bisa masuk ke program jaminan tenaga kerja informal. Saat berobat tetap gratis, bahkan risiko kecelakaan kerja hingga kematian pun ikut ditanggung,” imbuhnya.
Terkait peluang mengembalikan skema UHC penuh seperti sebelumnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini, Hasbullah menilai hal tersebut sulit direalisasikan. Sebab, ia menilai, dengan menanggung 40 persen pembiayaan UHC di 27 kabupaten dan kota secara bersamaan dinilai akan membebani struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, terlebih di tengah kondisi defisit akibat belum masuknya dana Transfer ke Daerah (TKD).
Oleh karena itu, selama masa transisi anggaran ini, warga di luar kategori desil 1 hingga 5, seperti masyarakat pada kelompok desil 6 tetap dapat memanfaatkan fasilitas SKTM Kesehatan milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar tidak kehilangan hak atas layanan berobat gratis.
Di sisi lain, Hasbullah juga menyatakan dukungan penuh terhadap wacana Kementerian Sosial (Kemensos) yang berencana memperluas cakupan penanggungan premi BPJS Kesehatan hingga desil 8 melalui skema pembagian beban anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya sangat mendukung program Kemensos untuk menanggung premi BPJS itu sampai desil 8, di mana desil 1 sampai 4 ditanggung oleh APBN dan desil 5 sampai 6 oleh pemerintah kota dan kabupaten,” pungkas Hasbullah.
