Jabaran.id – Bupati Pati, Sudewo, menjadi perhatian publik setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini membuat perjalanan karier politik Sudewo kembali disorot, mulai dari latar belakang pendidikannya hingga kiprahnya di pemerintahan dan parlemen.
Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1993 dengan jurusan Teknik Sipil. Pendidikan pascasarjana kemudian dilanjutkan di Universitas Diponegoro (Undip) dan meraih gelar S2 Teknik Pembangunan pada 2001.
Karier profesional Sudewo diawali di sektor konstruksi dengan bergabung di PT Jaya Konstruksi pada 1993–1994. Setelah itu, ia meniti karier sebagai aparatur sipil negara di Departemen Pekerjaan Umum sejak 1996 hingga 2006. Di periode yang sama, Sudewo juga bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar.
Langkah Sudewo ke dunia politik dimulai pada 2009. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat dan menjabat hingga 2013. Pada Pemilu Legislatif 2019, Sudewo berpindah ke Partai Gerindra dan kembali lolos ke Senayan. Selama menjabat sebagai legislator, ia duduk di Komisi V dan Komisi X DPR RI.
Sebagai anggota DPR RI, Sudewo dikenal aktif mengawal sejumlah program pembangunan di daerah pemilihannya, khususnya Kabupaten Pati. Program tersebut meliputi renovasi rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan jaringan irigasi, sanitasi lingkungan, hingga peningkatan jalan poros desa.
Pada Pemilu 2024, Sudewo kembali terpilih sebagai anggota DPR RI. Namun, ia memilih mengundurkan diri untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati. Bersama Risma Ardhi Chandra, Sudewo ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih oleh KPU Kabupaten Pati pada 9 Januari 2025, dan resmi dilantik di Istana Negara pada 20 Februari 2025.
Meski baru menjabat Bupati Pati, kepemimpinan Sudewo sempat menuai polemik. Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikeluarkannya memicu gelombang demonstrasi besar-besaran dari masyarakat. Walau kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, sejumlah langkah politik Sudewo dinilai tidak sepenuhnya mengakomodasi aspirasi warga dan memicu ketegangan di daerah.
Kini, setelah Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK, rekam jejak politik dan kebijakannya kembali menjadi sorotan publik nasional.
