HomePolitikDesak Penegakan SLF Bangunan Gedung, Imam Turidi: Perda Jangan Jadi Macan Kertas

Desak Penegakan SLF Bangunan Gedung, Imam Turidi: Perda Jangan Jadi Macan Kertas

Jabaran.id – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Imam Turidi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperkuat pengawasan dan penegakan aturan terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung. Desakan tersebut disampaikan agar regulasi yang sudah berlaku tidak sekadar menjadi macan kertas.

IT, sapaannya, menjelaskan bahwa Kota Depok sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung.

“Dalam aturan daerah tersebut, Pasal 44 menegaskan pemanfaatan bangunan baru dapat dilakukan setelah memperoleh SLF, sedangkan Pasal 83 mengatur kewajiban pengawasan oleh perangkat daerah terkait,” jelas IT, Kamis, 19 November 2026.

Selain regulasi daerah, lanjut IT yang dikenal sebagai “Dewan SKTM” ini, kewajiban pengawasan juga diperkuat oleh aturan pemerintah pusat. Menurut dia, Pasal 313 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 mewajibkan pemerintah daerah kabupaten/kota mengawasi pemanfaatan bangunan, termasuk saat muncul laporan warga atau indikasi bangunan yang membahayakan lingkungan sekitar.

- Advertisement -

“Jika ada bangunan yang wajib memiliki SLF tetapi belum memenuhi persyaratan, segera lakukan pemeriksaan dan berikan tindakan sesuai aturan untuk melindungi masyarakat,” tegas IT.

Menurut IT, pemerintah daerah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemukan ketidaksesuaian teknis maupun pelanggaran ketentuan.

“Perangkat daerah harus aktif memastikan setiap gedung memenuhi standar kelayakan fungsi sebelum dipakai beraktivitas,” kata IT.

Untuk mencegah risiko kecelakaan maupun kegagalan bangunan, Komisi A DPRD Kota Depok meminta Pemkot Depok menjalankan lima langkah utama. Langkah tersebut meliputi pendataan dan pemeriksaan gedung tanpa SLF, audit kelayakan fungsi mencakup keselamatan konstruksi, proteksi kebakaran, serta keselamatan pengguna, penindakan tegas sesuai hukum, pemberian sanksi administratif bagi pelanggar, serta keterbukaan informasi hasil pengawasan kepada publik.

“Jangan menunggu korban berjatuhan baru bertindak, karena perizinan dan kelayakan bangunan bukan formalitas, melainkan menyangkut nyawa manusia,” tegas IT.

Pihaknya mendesak Wali Kota Depok beserta seluruh jajaran perangkat daerah harus hadir menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten.

“Jangan sampai kelalaian pengawasan dibayar dengan hilangnya nyawa manusia, dan keselamatan warga Depok adalah tanggung jawab bersama yang wajib dijalankan pemerintah,” pungkas Imam Turidi.

TERBARU

spot_img
spot_img

POPULER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here