Jabaran.id – Anggota DPRD Jawa Barat, H. M Hasbullah Rahmad, angkat bicara terkait polemik penghapusan Universal Health Coverage atau UHC di Kota Depok yang mulai berlaku awal 2026. Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan hanya terjadi di Depok, melainkan juga di sejumlah daerah lain seperti Brebes, Sukabumi, dan Kabupaten Batang.
Hasbullah menjelaskan, penghapusan UHC dilakukan karena keterbatasan anggaran dan upaya efisiensi. Sebagai jalan tengah, pemerintah kemudian mengubah skema UHC dengan membatasi cakupan peserta, yakni hanya menyasar masyarakat miskin pada desil 1 hingga desil 5 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Nah berikutnya, kenapa dibatasi UHC itu sampai desil 5? Karena duitnya nggak ada,” ujar Hasbullah, dikutip Senin, 2 Januari 2026.
Ia memaparkan, sebelumnya pembiayaan UHC menggunakan sistem gotong royong antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota. Total kebutuhan premi mencapai sekitar Rp100 miliar, dengan rincian Pemprov Jabar sebesar Rp40 miliar dan Kota Depok Rp60 miliar.
“Bayangkan dari Rp40 miliar, sekarang Pemprov Jawa Barat cuma Rp5 miliar. Ya kan berarti nggak bisa meng-cover sampai desil 8 atau 9, akhirnya dibatasi sampai desil 5,” terangnya.
Kondisi keuangan daerah, lanjut Hasbullah, semakin tertekan akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Depok tercatat mengalami penundaan TKD lebih dari Rp300 miliar, sementara Jawa Barat mencapai lebih dari Rp2,4 triliun.
Meski demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan akan terus berupaya agar program jaminan kesehatan tetap berjalan. Namun, ia menekankan hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan APBD provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Hasbullah, tekanan anggaran ini tidak lepas dari kondisi ekonomi global yang sedang tidak sehat. “Karena dari atasnya memang kurang sehat, global kurang sehat, ke bawah ya batuk kita jadinya,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sejumlah kepala daerah tetap mendukung penuh program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Hasbullah menilai program tersebut harus terus berjalan demi masa depan bangsa, meski di tengah keterbatasan fiskal.
Ia optimistis, fokus pada kemandirian pangan dan energi akan membawa Indonesia ke kondisi ekonomi yang lebih kuat. “Nanti baru kita mewah kalau sudah kemandirian ekonomi, baik pangan maupun energi sudah di tangan kita,” katanya.
Meski UHC belum kembali normal, Hasbullah memastikan Pemprov Jabar telah menyiapkan solusi sementara. Pada akhir 2025, Jawa Barat meng-cover sekitar 1 juta tenaga kerja informal melalui BPJS Ketenagakerjaan, dengan skema pembiayaan yang dibagi antara APBD provinsi dan patungan 27 kabupaten/kota.
“Ini bisa jadi peluang bagi masyarakat yang belum punya BPJS atau KIS, untuk beralih ke BPJS Ketenagakerjaan informal. Itu solusi sementara UHC belum normal,” pungkasnya.
