Jabaran.id – Kebijakan pemerintah mencampur etanol ke dalam bahan bakar minyak (BBM) kembali memicu perdebatan publik.
Namun, sebagian pelaku usaha menilai kebijakan satu pintu melalui Pertamina justru bisa membatasi kompetisi dan mengurangi kepercayaan konsumen.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini mendorong penerapan BBM ber-etanol E10, yakni campuran 10 persen etanol dan 90 persen bensin.
Pertamina ditunjuk sebagai operator utama, sementara SPBU swasta wajib membeli pasokan dari perusahaan pelat merah itu.
Sejumlah pengusaha menolak skema ini karena khawatir campuran etanol 3,5 persen pada BBM impor bisa menurunkan kualitas mesin kendaraan. Padahal, menurut laporan CNN Indonesia (7/10/2025), pencampuran etanol dalam bensin bukan hal baru.
Banyak negara, seperti Amerika Serikat dan Brasil, telah menggunakannya selama puluhan tahun.
Dunia Sudah Melangkah Jauh
Sementara masyarakat Indonesia masih memperdebatkan keamanan etanol, negara lain sudah melaju dengan standar tinggi.
Brasil, misalnya, memakai campuran etanol hingga 100 persen lewat program Proálcool sejak 1975.
Uni Eropa, Australia, Thailand, dan India menerapkan kebijakan serupa untuk mengurangi emisi karbon dan memperkuat ketahanan energi.
Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan sejak Permen ESDM No. 12 Tahun 2015, namun realisasinya masih jauh dari target.
“Kalau negara lain bisa mencapai E20 atau bahkan E85, kenapa Indonesia masih berkutat di bawah 5 persen?” kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Dewan Energi Mahasiswa Indonesia (DEMI), Daffa Izaohar, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya.
Dari sisi teknis, etanol memiliki sejumlah keunggulan. Bahan bakar ini ramah lingkungan, menghasilkan emisi karbon lebih rendah, serta memiliki oktan tinggi yang membuat pembakaran mesin lebih efisien.
Selain itu, etanol dapat diperbarui karena berasal dari bahan nabati seperti tebu, singkong, atau jagung.
Namun, tantangannya juga ternyata, nilai kalor etanol lebih rendah, membuat kendaraan sedikit lebih boros.
Distribusinya pun perlu perhatian khusus karena etanol mudah menyerap air.
Jika pasokan domestik belum siap, kebijakan ini justru bisa memicu impor baru.bKekhawatiran masyarakat tentang dampak etanol terhadap mesin sebenarnya bisa diredam.
Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menegaskan, kadar etanol 3,5 persen pada BBM Pertamina masih aman.
“Mobil Toyota dirancang untuk menyesuaikan dengan kadar etanol hingga 20 persen (E20),” ujarnya.
Momentum Transisi Energi
Pemerintah telah merancang roadmap bioetanol sejak 2015. Targetnya, pada 2025 sektor transportasi non-PSO dan industri dapat menggunakan campuran etanol hingga 20 persen. Namun, pelaksanaannya berjalan lambat.
Daffa menilai momentum ini tidak boleh hilang. “Kita harus berhenti menjadi negara yang sibuk membuat cetak biru tanpa pernah mencetak hasil,” tegasnya.
Etanol bukan teknologi baru. Dunia sudah membuktikan efisiensinya. Jika Indonesia ingin mengejar ketertinggalan, maka yang dibutuhkan bukan sekadar kebijakan satu pintu, tetapi keberanian mengeksekusi. Tanpa itu, transisi energi hanya akan jadi wacana di atas kertas.
