Jabaran.id – Pejabat (Pj) Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Depok, Edmon Johan, menegaskan bahwa Miftah Sunandar telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Kadin Depok. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Balai Sarmili, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Sabtu, 28 Februari 2026.
Menurut Edmon, pengunduran diri tersebut disertai mandat resmi yang diberikan kepadanya untuk menjalankan tugas sebagai Pj Ketua Kadin Depok.
“Miftah Sunandar itu sudah mengundurkan diri dan memberikan mandat Pj Kadin kepada saya. Ada buktinya, ada tanda tangannya,” ujar Edmon di hadapan awak media.
Saat ini, Edmon menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu Surat Keputusan (SK) definitif dari Kadin Jawa Barat. Ia memastikan seluruh proses yang berjalan telah sesuai dengan mekanisme organisasi.
“Tentu seluruh langkah ini sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Edmon juga menanggapi isu yang menyebut dirinya telah dipecat sebagai Pj Kadin Kota Depok. Ia menilai kabar tersebut sebagai kegaduhan yang dibuat-buat dan tidak berdasar.
Bahkan, ia menyoroti adanya penggunaan kop surat dan stempel Kadin Depok oleh pihak lain untuk melakukan pemecatan sepihak. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran tata tertib organisasi yang serius dan dapat merusak marwah lembaga.
“Penggunaan atribut resmi organisasi tanpa kewenangan adalah pelanggaran fatal dalam tata kelola organisasi,” tegasnya.
Terkait keluarnya sejumlah nama dari struktur kepengurusan, Edmon menegaskan bahwa hal tersebut bukan keputusan personal. Ia menyebutnya sebagai konsekuensi dari aturan organisasi, khususnya terkait kewajiban iuran KTA-B.
“KTA-B itu wajib membayar iuran, itu aturan organisasi yang mengikat. Jadi keluarnya pengurus itu karena peraturan, bukan karena saya. Bagi rekan-rekan yang belum menerima, mari bersilaturahmi, jangan membuat kegaduhan,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya tertib administrasi demi menjaga kredibilitas dan profesionalisme organisasi.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Kadin Kota Depok, H. Sarmili , mengaku terkejut dengan adanya pihak yang masih mengklaim jabatan Ketua Kadin Depok setelah menyatakan pengunduran diri.
Pria yang akrab disapa Dewa ini menegaskan bahwa secara organisatoris telah digelar rapat pleno untuk menentukan kepemimpinan baru pasca mundurnya Miftah Sunandar.
“Secara organisatoris telah digelar rapat pleno. Upaya mempertahankan klaim jabatan setelah mengundurkan diri itu tidak mencerminkan sikap kenegarawanan dan merusak soliditas,” ujar Sarmili.
Ia berharap Kadin tetap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan justru menjadi sumber polemik di ruang publik.
“Kadin butuh stabilitas untuk mendorong ekonomi daerah. Saya minta jangan rusak marwah organisasi,” pungkas Dewa.
