Jabaran.id – Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, H. M. Hasbullah Rahmad, menggelar Reses II Tahun Sidang 2025-2026 di Kampung Sidamukti, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Sabtu, 28 Februari 2026. Selain menjaring aspirasi masyarakat, Hasbullah juga mendistribusikan bantuan beras kepada warga yang hadir.
Kegiatan reses yang berlangsung hangat tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka, mulai dari infrastruktur hingga layanan kesehatan. Di sela-sela dialog, Hasbullah menyerahkan bantuan beras sebagai bagian dari program DPRD Jawa Barat.
Menurut Hasbullah, pembagian beras itu merupakan kebijakan DPRD Jawa Barat pada masa reses kali ini. Setiap anggota dewan dibekali beras untuk disalurkan langsung kepada masyarakat.
“Karena cadangan beras kita sudah banyak dan tidak impor lagi. Diharapkan over supply beras ini bisa tersalurkan melalui berbagai instansi, termasuk dewan. Beras nasional kita sekarang over supply, sudah swasembada,” ujar Hasbullah.
Ia menambahkan, distribusi tersebut diharapkan membantu meringankan kebutuhan pokok warga sekaligus mendukung penyerapan stok beras nasional.
Dalam kesempatan itu, Hasbullah juga memaparkan sejumlah rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk Kota Depok.
Salah satu proyek yang disoroti adalah rencana pembangunan underpass di kawasan Citayam. Proyek tersebut dinilai penting untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di perlintasan sebidang wilayah tersebut.
“Kita rencanakan pembangunan underpass Citayam. Saat ini memang masih ada defisit anggaran. Pak Gubernur bahkan berencana meminjam Rp2 triliun ke bank bjb, salah satunya untuk pembangunan underpass Citayam,” ungkapnya.
Selain itu, dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Depok dan Kota Bekasi ini, Pemprov Jabar juga merencanakan pembangunan gedung SMA Negeri di kawasan Limo guna menambah daya tampung siswa di Kota Depok yang terus meningkat setiap tahun.
“Bayangkan Pak Gubernur sebegitu sayangnya sama Depok dan daerah lainnya, efisiensi anggaran tapi pembangunan infrastruktur tetap dilaksanakan,” tutur Hasbullah.
Tak hanya soal infrastruktur, warga juga mempertanyakan penonaktifan sejumlah peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menanggapi hal tersebut, Hasbullah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Jadi warga yang terdampak segera berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan dinas terkait agar data dapat diverifikasi kembali. Validasi data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap terlindungi layanan kesehatannya,” ucap Hasbullah.
