Jabaran.id — Menteri Lingkungan Hidup (LH), Mohammad Jumhur Hidayat, akhirnya angkat bicara mengenai kontroversi film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Film garapan Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut tengah menjadi sorotan karena mengkritik dampak lingkungan dan sosial dari proyek agribisnis skala besar di Papua Selatan.
Menanggapi isu sensitif tersebut, Jumhur menegaskan bahwa pemerintah harus berdiri di tengah-tengah dalam menjaga keseimbangan antara roda ekonomi dan kelestarian alam. Menurutnya, tidak semua kegiatan usaha harus langsung dihentikan atas nama lingkungan.
“Ya, saya rasa memang tidak semua urusan bisnis harus selalu otomatis dibatalkan oleh urusan lingkungan,” ujar Jumhur saat menghadiri peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Jawa Barat, Jumat, 22 Mei 2026.
Menteri yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada April lalu ini menjelaskan, ada hal krusial seperti trade-off (timbal balik) yang harus dipertimbangkan pemerintah, salah satunya terkait kedaulatan pangan nasional. Meski begitu, ia menjamin seluruh aktivitas korporasi tetap berada di bawah radar pemerintah dengan pengawasan yang ketat.
Dalam kesempatan yang sama, Jumhur juga blak-blakan mengenai tantangan berat yang dihadapi kementeriannya saat ini. Ia menyoroti dampak peleburan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama satu dekade terakhir, yang dinilai justru melemahkan fungsi kontrol terhadap perusak lingkungan. Menurutnya, 10 tahun “perkawinan” tersebut menyebabkan tekanan pada pengawasan berkurang drastis.
Pemisahan kembali Kementerian Lingkungan Hidup di era Presiden Prabowo dinilai sebagai langkah korektif yang tepat. Pasalnya, selama 10 tahun bersatu, terjadi akumulasi masalah serius di berbagai sektor karena fungsi evaluasi dan pemantauan tidak berjalan mandiri. Jumhur menyebut selama periode tersebut, sektor industri, pertambangan, hingga pemerintah daerah menikmati kelonggaran tanpa pengawasan yang serius.
Untuk mengatasi carut-marut tersebut, Jumhur menegaskan bahwa Kementerian LH kini bergerak sebagai “rezim sanksi” sekaligus “rezim solusi”. Ketegasan ini dibuktikan dengan penjatuhan sanksi kepada lebih dari 330 pemerintah daerah yang lalai dalam pengelolaan sampah, serta tindakan tegas terhadap industri yang nakal.
Kementerian LH kini aktif merangkul para deputi, pelaku usaha, hingga negara-negara sahabat untuk mencari jalan keluar bersama melalui adopsi teknologi dan manajemen lingkungan yang lebih baik. Pemerintah berharap, lewat kombinasi teguran tegas dan solusi nyata ini, kelas tata kelola lingkungan Indonesia bisa segera meningkat dalam waktu singkat.
Sebagai informasi, film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” memicu gelombang diskusi publik setelah secara berani merekam dugaan perampasan ruang hidup dan tanah adat masyarakat di Papua Selatan demi memuluskan proyek agribisnis raksasa.
