Jabaran.id – Menjelang perhelatan tahunan arus mudik dan balik Lebaran 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai bergerak cepat. Langkah antisipatif diambil dengan melakukan pemetaan komprehensif terhadap titik-titik rawan kemacetan yang selama ini menjadi momok bagi para pemudik. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara khusus menyoroti posisi vital Jawa Barat dalam pusaran mobilitas nasional, sebuah status yang menuntut persiapan ekstra dibandingkan daerah lain.
Pertemuan strategis antara Menhub Dudy dan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi menghasilkan sebuah kesimpulan awal bahwa tantangan terbesar tahun ini bukan hanya pada jumlah pemudik, tetapi juga pada pola pergerakan yang didominasi kendaraan pribadi. Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Sabtu, 14 Februari 2026, Menhub Dudy memaparkan bahwa Jawa Barat adalah episentrum pergerakan mudik. Provinsi ini tidak hanya menjadi daerah asal bagi jutaan pemudik, tetapi juga berfungsi sebagai gerbang utama menuju provinsi lain di Pulau Jawa.
“Jawa Barat memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran. Berdasarkan hasil survei nasional, Jawa Barat merupakan salah satu daerah asal pergerakan terbesar secara nasional, sekaligus menjadi wilayah lintasan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Menhub Dudy.
Potensi pergerakan masif ini diperkuat oleh data Survei Angkutan Lebaran 2026 yang dirilis Kemenhub. Survei tersebut memproyeksikan bahwa secara nasional, akan ada pergerakan sekitar 143,91 juta orang atau setara dengan 50,60 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, Menhub Dudy mengingatkan agar angka survei tersebut tidak membuat pihaknya lengah. Pengalaman tahun lalu membuktikan bahwa realisasi di lapangan bisa jauh melebihi prediksi.
Menhub menjelaskan, realisasi pergerakan masyarakat berdasarkan data Mobile Positioning Data (MPD) pada Lebaran 2025 tercatat mencapai 154,62 juta orang. Artinya, jika dibandingkan dengan prediksi survei tahun ini, terdapat potensi lonjakan yang signifikan. Selisih antara proyeksi dan potensi realisasi ini menjadi dasar bagi Kemenhub untuk tidak bekerja setengah-setengah. “Realisasi berbasis Mobile Positioning Data (MPD) pada Lebaran 2025 mencapai 154,62 juta orang. Artinya, potensi pergerakan realisasi 2026 berpeluang lebih tinggi dari angka survei. Ini menjadi dasar kita untuk tetap menyiapkan kapasitas maksimal, khususnya di wilayah mobilitas tinggi seperti Jawa Barat,” kata Menhub Dudy.
Salah satu temuan survei yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah tingginya preferensi masyarakat terhadap penggunaan mobil pribadi. Data menunjukkan bahwa sekitar 53 persen pemudik memilih mobil pribadi sebagai moda transportasi andalan mereka. Konsekuensi dari pilihan ini adalah mengarahnya konsentrasi kendaraan ke jalur-jalur utama, terutama ruas tol. Menhub Dudy menyoroti bahwa koridor Jakarta–Cikampek diprediksi akan kembali menjadi titik kritis yang mengalami kepadatan tertinggi, sebagaimana yang terjadi setiap musim mudik tiba.
“Karena Jawa Barat merupakan salah satu jalur utama, dukungan Pemerintah Provinsi sangat krusial, khususnya sinkronisasi pengaturan di jalur arteri dan pengendalian titik-titik rawan kepadatan,” sebutnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemetaan titik rawan tidak hanya berhenti pada jalur tol. Menhub Dudy secara spesifik meminta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengawasan ketat di beberapa lokasi yang selama ini menjadi sumber kemacetan klasik. Titik-titik tersebut meliputi area pasar tumpah yang kerap muncul di jalur arteri mudik, kawasan wisata yang diperkirakan akan meledak pengunjungnya pasca hari pertama Lebaran, serta perlintasan sebidang kereta api yang tidak hanya menyebabkan kemacetan tetapi juga rawan kecelakaan.
“Kami meminta dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian pasar tumpah dan hambatan samping, penataan kawasan wisata, pengawasan perlintasan sebidang, serta penguatan rekayasa lalu lintas di jalur arteri dan tol,” tegas Menhub.
Tidak hanya faktor kepadatan akibat volume kendaraan, aspek kebencanaan alam juga menjadi variabel penting dalam persiapan tahun ini. Menhub turut menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi. Wilayah Jawa Barat dikenal memiliki sejumlah titik rawan bencana seperti banjir, longsor, dan rob yang dapat sewaktu-waktu mengganggu kelancaran transportasi dan membahayakan keselamatan pemudik. Oleh karena itu, koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana besar pengamanan arus mudik.
Dalam rangka mendukung kesiapan teknis di lapangan, Kementerian Perhubungan memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana transportasi lintas moda telah disiapkan. Persiapan ini mencakup moda transportasi darat, laut, penyeberangan, udara, hingga perkeretaapian. Kemenhub juga telah memulai berbagai upaya peningkatan keselamatan yang dimulai dari hulu, yaitu dengan menggelar kegiatan ramp check di seluruh moda transportasi. Pemeriksaan menyeluruh ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan selama masa angkutan Lebaran laik jalan dan aman bagi penumpang.
Selain keselamatan kendaraan, penguatan manajemen operasional di simpul-simpul transportasi padat di Jawa Barat juga menjadi sorotan. Terminal-terminal bus dan stasiun kereta api dipastikan harus siap mengelola lonjakan penumpang dengan protokol keamanan dan kenyamanan yang ketat. Hal ini untuk menghindari penumpukan penumpang yang dapat memicu berbagai masalah, mulai dari gangguan keamanan hingga risiko kesehatan.
Melihat kompleksitas dan besarnya tantangan yang ada, Menhub Dudy menyatakan optimismenya bahwa Angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kunci utamanya, menurut dia, adalah sinergi dan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan komitmen yang telah ditunjukkan melalui pemetaan bersama ini, ia berharap Jawa Barat dapat menjadi barometer sekaligus contoh sukses dalam pengelolaan arus mudik dan balik yang aman dan tertib di Indonesia.
“Melihat besarnya pergerakan dari dan melalui Jawa Barat, keberhasilan Angkutan Lebaran 2026 sangat ditentukan oleh kerja sama antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah setempat. Kami optimistis, dengan sinergi seluruh jajaran, pemerintah Jawa Barat dapat menjadi contoh dalam pengelolaan arus mudik dan arus balik yang aman dan tertib,” tuturnya. (*)
