Jabaran.id – Kejaksaan Negeri atau Kejari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, meluncurkan dua inovasi layanan hukum inklusif bertajuk “Jaksa Sahabat Disabilitas” dan “Jaksa Sahabat Kampus” guna mewujudkan keadilan yang merata tanpa diskriminasi.
Peluncuran program tersebut digelar di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, Selasa, 7 April 2026, sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama strategis bersama sejumlah pihak terkait.
Kepala Kejari Lombok Tengah Putri Ayu Wulandari menegaskan bahwa inovasi ini merupakan wujud komitmen kejaksaan dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Ini adalah langkah nyata untuk memastikan kesetaraan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh bantuan, pendampingan, dan perlindungan hukum,” ujarnya.
Dalam implementasinya, Kejari Lombok Tengah menggandeng Poltekpar Lombok dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Tengah melalui kerja sama tripartit. Salah satu program konkret yang akan dijalankan adalah pelatihan bahasa isyarat bagi aparatur kejaksaan.
Pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi dan sensitivitas petugas terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga pelayanan hukum dapat diberikan secara lebih humanis dan efektif.
Tak hanya itu, melalui program “Jaksa Sahabat Kampus”, Kejari Lombok Tengah juga memperluas jangkauan layanan ke kalangan akademisi. Kerja sama bipartit dengan Poltekpar Lombok difokuskan pada pendampingan hukum di lingkungan kampus.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) akan berperan dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lain untuk menjaga dan memulihkan keuangan negara.
Selain pendampingan, Kejari juga akan rutin menggelar edukasi dan sosialisasi hukum kepada mahasiswa guna meningkatkan kesadaran hukum serta mencegah potensi pelanggaran.
Melalui dua inovasi ini, Kejari Lombok Tengah berharap dapat memperkuat sinergi dengan masyarakat dan dunia pendidikan, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan sosial.
