Jabaran.id, Depok – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Supian Suri – Chandra Rahmansyah mendapat nomor urut 2 pada Pilkada 2024, mereka memaknai nomor 2 sebagai lambang victory atau simbol kemenangan.
Sebagai informasi, KPU Depok telah mengundi nomor urut pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok untuk Pilkada 2024 di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda, Kecamatan Beji, Senin malam, 23 September 2024. Hasilnya, Imam-Ririn mendapat nomor 1, sedangkan Supian Suri-Chandra Rahmansyah nomor urut 2.
“Tadi saya sangat bahagia dapat nomor 2 ya, karena itu lambangnya V victory, jadi kemenangan, jadi ini simbol kemenangan ada di pihak kami,” kata Chandra usai pengundian nomor urut.
Dengan kekuatan dan kesolidan tim yang dimiliki saat ini, Chandra mengaku yakin dapat memenangkan kontestasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2024.
“Kami akan fokus juga kepada peningkatan sumber daya manusia Kota Depok,” tutur Chandra.
Disinggung program semua jadi sarjana yang disampaikan saat sambutan, Chandra menegaskan bahwa semua warga Depok harus menjadi sarjana.
“Jadi bagaimana kemudian kita namanya target itu harus maksimal seperti itu. Enggak boleh lagi nanti ada anak Depok yang enggak bisa kuliah gara-gara nggak punya biaya. Jadi itu nanti kita akan kasih bantuan kuliah gratis,” ucap Chandra.
Sementara itu, Supian Suri menjelaskan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diubah, seperti tidak boleh memilah kewenangan pemerintahan, sebab selama 20 tahun Depok membagi-bagi pemerintahannya seolah-olah terpilah-pilah.
“Sehingga apa yang menjadi keharusan diselesaikan tidak diselesaikan dengan alasan bahwa itu bukan kewenangan pemerintah kota,” kata Supian.
Calon Wali Kota Depok ini menilai harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, ia mencontohkan permasalahan Raya Sawangan yang masuk jalan nasional.
“Tapi bagaimana kita berkomunikasi, karena yang jalan yang merasakan kemacetan itu adalah warga Depok. sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah pemerintah pusat gitu,” terang Supian.
Kemudian terkait masalah pendidikan, Supian menjelaskan di Depok kekurangan SMK, tidak memiliki Madrasah Aliyah Negeri dan hanya terdapat satu Madrasah Tsanawiyah Negeri.
“Terus kita bilang itu kewenangan MTS Negeri kewenangan kementerian agama atau SMK atau SMA itu kewenangan pemerintah provinsi. ini enggak bisa, kita yang harus pemerintah kota harus hadir,” jelas Supian.
Sebab, Supian melanjutkan, sejatinya kehadiran pemerintah adalah bagaimana membahagiakan warganya, pemerintah harus hadir menjawab permasalahan atau harapan-harapan masyarakat dan pemerintah harus merangkul semuanya elemen masyarakat tidak membeda-bedakan.
“Kita akan melakukan perubahan, karena kita merangkul semua warga masyarakat Depok semua punya hak yang sama untuk diperhatikan, semua punya hak yang sama untuk diapresiasi dan semua juga punya hak yang sama untuk menjadi bagian bermitra bersama pemerintah entah itu warna partai apapun karena itu adalah bagian dari kebersamaan kita sebagai pemerintah,” ucap Supian.
