Jabaran.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan komitmennya untuk mentransformasi sistem perparkiran daerah melalui integrasi data transaksi secara real-time. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menekan risiko kebocoran penerimaan dari sektor perparkiran.
Skema integrasi data transaksi secara real-time tersebut nantinya akan mencakup seluruh aktivitas perparkiran di Kota Bogor, baik yang dikelola oleh pihak swasta maupun kantong-kantong parkir di tepi jalan umum.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa pembaruan sistem ini menjadi poin utama yang terus didorong oleh pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi perparkiran yang baru.
“Integrasi data transaksi secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum, penting untuk memudahkan rekonsiliasi penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah dari perparkiran,” tegas Dedie A. Rachim saat memberikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor.
Dedie menambahkan, pengelolaan parkir yang modern dan akuntabel tidak dapat dipisahkan dari dukungan sistem informasi yang terintegrasi. Dengan sistem penatadatan yang terkoneksi langsung, Pemkot Bogor dapat memantau seluruh alur transaksi secara akurat dan mempermudah pencocokan data penerimaan daerah setiap harinya.
Untuk mendukung efektivitas integrasi data secara real-time tersebut, Pemkot Bogor juga memperkuat digitalisasi pembayaran di lapangan melalui pemanfaatan QRIS, kartu elektronik, hingga pemasanagan sensor otomatis di berbagai titik parkir.
Penerapan teknologi digital ini diselaraskan dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mencakup pembenahan manajemen lalu lintas, perizinan, dan penetapan kawasan pengendalian parkir di titik-titik rawan kemacetan.
Selain optimalisasi teknologi dan sistem data real-time, Pemkot Bogor turut memperluas jangkauan penerimaan dengan merancang skema parkir jam malam mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB di kawasan padat aktivitas seperti Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Sudirman, dan Pandu Raya.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengonfirmasi bahwa pendataan titik perparkiran malam dan rekrutmen juru parkir resmi saat ini tengah dirampungkan oleh Dinas Perhubungan agar target penerimaan daerah dapat tercapai secara maksimal.
Sinergi antara integrasi data real-time, digitalisasi pembayaran, dan perluasan skema operasional ini diharapkan mampu mendongkrak target retribusi parkir Kota Bogor secara signifikan pada tahun mendatang.
“Hasil pendapatan itu bisa dikonversi jadi PAD. Dari target Rp4 miliar, tahun depan saya targetkan bisa tembus Rp11 miliar,” ungkap Jenal.
