Jabaran.id – Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, H. M. Hasbullah Rahmad, mengajak masyarakat untuk aktif mengikuti perkembangan pembangunan di Kota Depok sekaligus memahami status ekonomi masing-masing melalui data desil yang dapat dicek di kelurahan.
Hal tersebut disampaikan Hasbuah saat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat, 13 Maret 2026.
Menurut Hasbullah, transparansi informasi pembangunan dan kondisi ekonomi masyarakat penting agar program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran.
“Pertama, saya menyampaikan kepada masyarakat terkait informasi pembangunan di Depok. Kedua, masyarakat juga perlu mengecek status ekonomi mereka melalui data desil di kelurahan masing-masing,” ujar Hasbullah.
Ia menegaskan bahwa masyarakat juga perlu mendukung berbagai program pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kota. Sebab seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hasbullah mencontohkan sejumlah proyek pembangunan yang tengah direncanakan untuk mengatasi persoalan infrastruktur dan kemacetan di Depok dan sekitarnya. Di antaranya rencana pembangunan underpass di Citayam oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta flyover di Jalan Margonda oleh Pemerintah Kota Depok. Selain itu, Kementerian Perumahan juga berencana membangun rumah susun (rusun) di lahan milik RRI.
“Harapannya ke depan Depok benar-benar bisa tumbuh ekonominya dan infrastrukturnya semakin baik,” katanya.
Namun demikian, ia menilai pembangunan Kota Depok tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah perlu melibatkan pihak swasta sebagai mitra pembangunan.
“Kalau Depok mau berkembang lebih cepat, tidak cukup hanya dengan APBD Kota Depok. Harus melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini swasta, karena kemampuan anggaran kita terbatas,” jelasnya.
Selain itu, Hasbullah juga mendorong Pemerintah Kota Depok untuk memperkuat kerja sama dengan daerah tetangga seperti DKI Jakarta, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Bogor. Menurutnya, banyak persoalan yang bersifat lintas wilayah, seperti pengelolaan jalan dan sungai.
Ia mencontohkan masalah banjir di kawasan BSI yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan turap di wilayah Depok. Persoalan tersebut baru dapat teratasi jika bendungan di wilayah hulu di Kabupaten Bogor diperbaiki.
“Artinya, penanganan banjir harus dilakukan bersama antar daerah. Program pembangunan harus diselaraskan dengan wilayah tetangga,” ujarnya.
Di sisi lain, Hasbullah juga mengajak masyarakat mendukung program Presiden yang berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan, seperti pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai keberadaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan berpotensi menjadi pusat distribusi kebutuhan program MBG sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kalau koperasi di setiap kelurahan bisa memasok kebutuhan MBG, mulai dari beras, sayur, telur hingga ikan, maka Koperasi Merah Putih akan berkembang. Ini juga membuka lapangan kerja baru,” jelasnya.
Koperasi, lanjutnya, perlu membangun jaringan dengan berbagai pihak seperti BULOG, petani sayur, peternak ayam dan telur, hingga peternak ikan di Cirata agar harga pasokan lebih kompetitif.
Selain isu ekonomi, Hasbullah Rahmad juga menyinggung pembangunan sektor pendidikan. Ia menyebut keterbatasan anggaran membuat pembangunan sekolah baru dilakukan secara bertahap.
Tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun SMKN 5 di Limo. Sementara pada tahun 2026, Depok direncanakan mendapat tambahan 96 ruang kelas baru (RKB) yang terdiri dari ruang kelas untuk SLB Negeri, SMKN, dan SMAN.
“Dengan penambahan ruang kelas ini, kita berharap akses pendidikan bagi masyarakat Depok semakin baik,” pungkas Hasbullah Rahmad.
