Jabaran.id – Sekolah Nasional Plus (NP) Tunas Global Depok bekerja sama dengan Peduli ASD menggelar Talkshow Hybrid Klinik Terapi untuk Anak Autistik, menghadirkan pakar tumbuh kembang anak, praktisi pendidikan, dan perwakilan pemerintah. Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penanganan anak dengan autisme serta mendorong implementasi sistem pendidikan inklusif di Indonesia.
Guru Besar Kedokteran Universitas Indonesia dan ahli tumbuh kembang anak, Prof. Dr. Rini Sekartini memaparkan bahwa gejala autisme dapat dikenali sejak dini melalui beberapa tanda, seperti gangguan komunikasi, kontak mata yang lemah, serta kecenderungan melakukan aktivitas berulang.
“Tidak semua perilaku repetitif adalah autistik. Orang tua harus memeriksakan anak ke dokter untuk observasi dan diagnosis yang tepat. Terapi harus dilakukan secara konsisten, dengan kolaborasi aktif antara orang tua, guru, dan terapis,” tegas Prof. Rini.
Ia menekankan pentingnya komunikasi intensif antara orang tua dan guru** untuk memantau perkembangan anak. Anak autistik berhak mendapat penerimaan dari lingkungan sekolah, termasuk teman sebaya dan orang tua siswa lain. Tujuan utama bukanlah mengejar kepintaran akademis, melainkan stimulasi perkembangan perilaku dan social.
Prof. Rini juga menyoroti peran guru dalam menangani siswa autistik. “Guru perlu memahami dasar-dasar penanganan autisme. Terapi khusus, seperti terapi wicara, harus ditangani oleh ahli. Namun, kerahasiaan diagnosis tetap menjadi hak orang tua, dengan persetujuan sebelum informasi dibagikan ke pihak lain,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI, Deka Kurniawanmengingatkan bahwa acara seperti ini tidak boleh sekadar seremonial.
“Ilmu yang dibagikan harus ditindaklanjuti. Pendidikan inklusif bukan tentang label ‘sekolah reguler’ atau ‘sekolah inklusi’, melainkan pemenuhan hak setiap anak,” tegas Deka.
KND RI, sebagai lembaga independen yang berkoordinasi langsung dengan Presiden, berperan dalam pemantauan, evaluasi, dan advokasi kebijakan disabilitas. Deka menegaskan, Sekolah tidak boleh menolak siswa inklusi. Pemerintah harus memastikan kebijakan inklusif dijalankan, termasuk memberi sanksi jika ada pelanggaran.
Ia juga menyoroti pentingnya mengikis stigma masyarakat terhadap disabilitas.
“Koordinasi tidak hanya melibatkan orang tua dan sekolah, tetapi juga kebijakan makro pemerintah. Masyarakat tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian,”* ujarnya.
Muhammad Taufiqurrahman, Kepala SD NP Tunas Global Depok, membagikan pengalaman sekolahnya dalam menerapkan pendidikan inklusif sejak 2007.
“Kami awalnya tidak mengenal istilah inklusi, tetapi mengusung konsep ‘sekolah keberagaman’. Kebetulan, visi ini sejalan dengan Deklarasi Provinsi Inklusi Jawa Barat pada 2013,” ceritanya.
Taufiq mengungkapkan tiga tantangan utama dalam penerapan inklus, diantaranya sekolah menerima, tetapi guru atau orang tua belum siap, orang tua siswa lain belum memahami kondisi anak inklusi, dan keterbatasan fasilitas pendukung.
“Yang perlu diedukasi adalah seluruh ekosistem pendidikan. Butuh komitmen bersama untuk mencari solusi, mulai dari pelatihan guru hingga sosialisasi ke orang tua,” paparnya.
Talkshow ini menjadi pengingat bahwa pendidikan inklusif adalah tanggung jawab bersama. Dari tingkat mikro (keluarga dan sekolah) hingga makro (kebijakan pemerintah), semua pihak harus berperan aktif.
Dengan dukungan ahli medis, kebijakan yang kuat, serta kesadaran masyarakat, diharapkan anak-anak autistik dapat tumbuh optimal dan mendapat kesempatan setara di dunia pendidikan. (*)
