Jabaran.id — Universitas Indonesia (UI) menyampaikan klarifikasi resmi terkait dugaan kekerasan seksual secara verbal yang terjadi di lingkungan Fakultas Hukum (FH). Melalui Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional, Erwin Agustian Panigoro, UI menegaskan bahwa proses investigasi saat ini tengah berjalan secara komprehensif dan sesuai prosedur.
Dalam keterangannya, UI menyebutkan bahwa penanganan kasus sepenuhnya dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK UI). Tercatat sebanyak 16 mahasiswa berstatus sebagai pihak terduga yang kini sedang menjalani proses pemeriksaan.
“Seluruh proses dilakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan keadilan bagi semua pihak,” ujar Erwin dikutip, Rabu, 15 April 2026.
UI menegaskan bahwa investigasi berjalan dalam koridor hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk merujuk pada Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor UI Nomor 37 Tahun 2025. Pendekatan yang diambil berfokus pada perlindungan korban, dengan memastikan adanya pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta kerahasiaan identitas yang dijaga ketat.
Kasus ini diketahui bermula dari interaksi di ruang komunikasi digital yang kemudian memicu perhatian luas di masyarakat. UI juga memastikan bahwa dinamika sosial yang sempat terjadi telah dikelola dengan baik sehingga tidak berkembang menjadi konflik fisik.
Ke depan, keputusan terkait sanksi akademik akan ditetapkan oleh pimpinan universitas berdasarkan rekomendasi hasil investigasi Satgas PPK UI. UI juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan spekulasi atau informasi yang belum terverifikasi.
“Penting bagi kita semua untuk menghormati proses yang sedang berjalan,” tegas Erwin.
Sebagai institusi pendidikan, Universitas Indonesia menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Pembaruan informasi akan disampaikan secara berkala melalui kanal resmi universitas.
Dengan langkah ini, UI berharap kepercayaan publik tetap terjaga serta penanganan kasus dapat berjalan secara adil, transparan, dan berintegritas.
