Jabaran.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyetujui kenaikan anggaran belanja sebesar Rp1,16 triliun dalam perubahan kelima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Dengan perubahan ini, total APBD Jawa Barat 2025 meningkat dari Rp31,08 triliun menjadi Rp32,23 triliun, atau naik 3,73 persen.
Data yang disampaikan dalam rapat menunjukkan bahwa peningkatan anggaran belanja terutama dipicu oleh kenaikan belanja modal sebesar Rp3,06 triliun. Awalnya, alokasi belanja modal tercatat sebesar Rp1,77 triliun, namun setelah revisi, anggaran tersebut melonjak menjadi Rp4,83 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 172,78 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa belanja modal tersebut akan dialokasikan ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendanai sejumlah program strategis.
“Dana ini akan didistribusikan ke beberapa OPD, terutama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) untuk pembangunan jalan dan jembatan, Dinas Pendidikan (Disdik) untuk rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, serta unit sekolah baru. Selain itu, dana juga dialokasikan ke Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan beberapa dinas lainnya,” ujar Herman di Gedung DPRD Jawa Barat.
Selain belanja modal, kenaikan anggaran juga dialokasikan ke beberapa sektor lain yang telah disepakati dalam perubahan anggaran ketiga. Herman menegaskan bahwa perubahan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk melakukan pergeseran anggaran belanja lintas jenis. “Dalam perubahan ini, selain terjadi penyesuaian asumsi, kami juga mengalokasikan kembali dana yang telah disepakati dalam pergeseran ketiga. Biasanya, pergeseran ketiga tidak memungkinkan perpindahan jenis belanja, tetapi kali ini berbeda,” jelasnya.
Sementara itu, realisasi anggaran belanja Pemprov Jawa Barat hingga akhir Juli 2025 telah mencapai 45,65 persen. Pemerintah provinsi terus berupaya mempercepat penyerapan anggaran agar dapat mencapai target 60 persen.
“Kami sedang memacu percepatan realisasi anggaran agar bisa menembus 60 persen. Pagi tadi, kami baru saja menggelar rapat dengan seluruh sekretaris OPD, termasuk membahas percepatan pengadaan barang dan jasa. Meskipun ada perubahan dari versi 5 ke versi 6, kami mendorong proses lelang yang cepat sebagai upaya mewujudkan Jawa Barat yang istimewa,” tutur Herman.
Peningkatan anggaran belanja, terutama pada belanja modal, diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Jawa Barat. Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam alokasi dana ini. Dengan realisasi anggaran yang terus dipacu, pemerintah provinsi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
