Jabaran.id – Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat H.M Hasbullah Rahmad menjelaskan program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat menggelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Anggaran 2025, di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 8 November 2025. Salah satunya BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerjaan informal.
Hasbullah menjelaskan agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah tentang program pengawasan pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ada di Depok.
“Yang kedua saya memberikan informasi bahwa kebijakan Pak Gubernur (Jawa Barat) tahun 2026,” kata Hasbullah.
Menurut Hasbullah, meski ada pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang cukup besar atau sekitar Rp 2,4 triliun, namun KDM (sebutan Dedi Mulyadi) tetap akan melaksanakan pembangunan secara maksimal.
Diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Jawa Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp 28, 4 triliun. Porsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai dan biaya tetap (fixed cost) Rp 8,36 triliun atau 29,36 persen dari total anggaran.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 melalui Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jumat 31 Oktober 2025 kemarin,” ujar Hasbullah.
Anggota dewan dari Dapil Jawa Barat VIII atau Kota Depok dan Kota Bekasi ini merinci, dalam postur akhir KUA-PPAS 2026, dari total Rp 28,4 triliun, komposisinya antara lain bagi hasil dan hibah Rp 6,23 triliun, pendidikan Rp 6,3 triliun, infrastruktur Rp 4,01 triliun.
“Kemudian, kesehatan Rp 1,63 triliun, sosial dan pembangunan desa Rp 746,41 miliar, lingkungan hidup Rp 180,6 miliar, pangan dan pertanian Rp 135,04 miliar, perekonomian Rp 245,57 miliar, program lainnya Rp 393,54 miliar,” terang Hasbullah.
Pihaknya berharap pemangkasan dana TKD dari pusat tersebut, tidak mengurangi proses pembangunan di Jawa Barat.
“Kedua, 2026 Pak Gubernur pengin mengkonversi program BOPD untuk negeri dan BPMU untuk swasta menjadi beasiswa masyarakat miskin,” katanya.
Adapun anggarannya untuk ke sekolah Rp 4 juta, seragam Rp 1,2 juta, sehingga total anggarannya mencapai Rp 5,2 juta per siswa yang mendapat beasiswa.
“Kemudian yang saya ingin, Pak Gubernur tetap meng-cover pekerjaan-pekerja informal yang ada di Jawa Barat,” jelas Hasbullah.
Jumlahnya, lanjut Hasbullah, mencapai 1 juta orang, namun Pemprov Jabar akan meng-cover 500 ribu orang dari APBD Jawa Barat, setengahnya lagi akan dibagikan ke Pemerintah Daerah.
“Kita sharing lah untuk membayar preminya, tetapi untuk 2026 preminya berlaku 12 bukan, kalau sekarang kan hanya 3 bulan sejak dicanangkan Pak Gubernur, itu anggarannya mencapai Rp 100 miliar lebih” kata Hasbullah.
Sebab, jika dicover seluruhnya oleh APBD Provinsi Jawa Barat, akan berat dan mengganggu pelayanan publik, sehingga dari total 1 juta pekerja non formal akan dibagi dua, pertama 500 ribu orang ditanggung provinsi, dan sisanya dibagi habis ke 27 kabupaten/kota.
“Kan yang punya rakyat kan sebenarnya kota/kabupaten, Pemprov hanya memberikan program stimulus,” ucap Hasbullah.
