Jabaran.id — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Barat H.M Hasbullah Rahmad mendorong pemerintah provinsi mewujudkan Program Beasiswa Panca Waluya dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Menurut Hasbullah, langkah ini dinilai krusial agar program Beasiswa Panca Waluya dapat segera dieksekusi pada tahun ajaran baru guna menyelamatkan anak-anak dari ancaman putus sekolah.
“Sebenarnya anggaran ini harus dimunculkan di Perubahan APBD. Kalau di Perubahan APBD sudah kita ketok palu dan anggarannya muncul, maka di tahun ajaran baru ini sudah bisa dipakai, termasuk bagi siswa baru yang dapodiknya sudah keluar,” ujar Hasbullah usai menggelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok, Senin, 25 Mei 2026.
Hasbullah menjelaskan, Beasiswa Panca Waluya dirancang sebagai formula baru untuk menyubsidi sekolah-sekolah di Jawa Barat. Pasalnya, bantuan operasional yang selama ini berjalan, seperti Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk sekolah negeri dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta, kini telah dihapus.
Tanpa adanya substitusi anggaran, Hasbullah yang duduk di Komisi V DPRD Jawa Barat ini melanjutkan, sekolah-sekolah di Jawa Barat dikhawatirkan akan kesulitan membiayai operasional mereka.
“Beasiswa ini akan menjadi pengganti baik di sekolah negeri, swasta, hingga madrasah. Nilai bantuannya kurang lebih Rp1,4 juta per siswa yang dialokasikan untuk kebutuhan seragam mereka. Untuk pagu anggaran awal, pemerintah memproyeksikan sekitar Rp120 miliaran, yang diperkirakan bisa menyasar lebih dari 100 ribu siswa.”
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi ini menekankan bahwa target utama Beasiswa Panca Waluya adalah masyarakat miskin yang masuk dalam kategori Desil 1 sampai Desil 4. Berdasarkan data makro, Jawa Barat menghadapi tantangan serius dengan angka risiko putus sekolah yang menyentuh angka 24 persen.
“Anak-anak di kategori Desil 1 sampai 4 ini kalau tidak dibantu beasiswa, hampir dipastikan mereka tidak akan sekolah. Program yang dikeluarkan Pak Gubernur ini adalah jawaban nyata untuk menyelamatkan mereka. Kalau untuk Desil 5 ke atas, meskipun tidak dibantu negara, mereka dinilai masih mampu membayar SPP,” tegasnya.
Terkait teknis pendaftaran, masyarakat tidak perlu khawatir dengan birokrasi yang rumit. Hasbullah menjamin prosesnya akan dilakukan secara transparan melalui sistem digital.
Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar nantinya akan mendistribusikan link pendaftaran khusus ke seluruh sekolah. Melalui link tersebut, sekolah atau siswa dapat menginput data secara langsung.
“Pemerintah Provinsi sebenarnya sudah memegang data penduduk Jabar yang berada di bawah Desil 5. Jadi, begitu siswa menginput data lewat link, kita tinggal melakukan sinkronisasi dan pencocokan dengan data internal yang kita miliki,” pungkas Hasbullah Rahmad.
