Jabaran.id – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M. Hasbullah Rahmad mengungkapkan anggaran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat kini mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai Rp40 juta per unit rumah.
Hasbullah menjelaskan bahwa kenaikan anggaran tersebut merupakan langkah rasional untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi di wilayah perkotaan seperti Kota Depok.
“Saya sudah memperjuangkan lima sekolah negeri di Depok, memperjuangkan membangun underpass di Dewi Sartika, memperjuangkan jalan provinsi sudah sangat mulus di Depok ini, dan memperjuangkan kurang lebih 2.500 rumah Rutilahu selama saya lima tahun yang lalu,” ujar Hasbullah saat menggelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jumat, 22 Mei 2026.
Ia menambahkan perkembangan nominal bantuan tersebut sejak awal digulirkan. “Kalau Pak RT, Pak RW menyimak program Jawa Barat namanya Rutilahu itu, itu udah awalnya sekali cuma 15 juta rupiah bantuan yang diterima itu. Kita naikkan 17 juta setengah. Ternyata kurang, kenapa? Di kota itu kan harga tukang sama kernet kan beda. Kalau di Majalengka, di sebuah desa di Majalengka mungkin orang cukup dikasih rokok sama makan bareng, mau gotong royong. Tapi kalau di kota enggak, ada tarifnya. Kita taikin 20 juta rupiah,” jelasnya.
Namun, angka tersebut ternyata masih belum ideal di lapangan. “Eh 20 juta kita turun ke lapangan bongkar atap pakai baja ringan atapnya rapi, bawahnya berantakan. Kurang juga karena material semua naik. Sekarang kita naikkin lagi 40 juta rupiah satu rumah,” kata politisi senior PAN ini yang langsung disambut tepuk tangan warga.
Meski demikian, Anggota DPRD Jabar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Depok dan Kota Bekasi ini memberikan catatan penting terkait aturan terbaru dari pemerintah pusat setelah anggaran dinaikkan.
“Tapi, setelah naik 40 juta duitnya per satu rumah, kementerian mengeluarkan surat edaran. Surat edaranya itu bunyinya itu bahwa bantuan program bedah rumah Rutilahu yang diberikan oleh Jawa Barat ke kota/kabupaten itu hanya untuk masyarakat yang di kawasan kumuh,” ungkap Hasbullah Rahmad
Kondisi ini berbeda dengan sistem pengajuan pada tahun-tahun sebelumnya. “Kalau dulu, saya ngusulin itu bebas. Karena kalau bicara rumah yang enggak sehat, rumah yang enggak layak, di mana-mana ada. Kalau nyari rumah yang dindingnya bilik lantainya tanah ya enggak ada, kecuali gubuk di kebon. Rumahnya memang batako, memang pakai bata, tapi enggak sehat. Bocor, lembap, pengap, WC-nya masih nyongkrang, enggak ada kamar mandinya, masih ada,” ketusnya.
Untuk menyiasati pembatasan aturan tersebut agar warga Depok yang membutuhkan tidak kehilangan haknya, Hasbullah meminta sinergi dan langkah proaktif dari pihak kelurahan.
“Nah tapi kementerian membatasi di kawasan kumuh. Nah tadi saya sudah bilang ke BKM, ‘BKM saya sudah ngobrol sama Pak Lurah, saya minta tolong Pak Lurah beberapa RW dan RT di sini ada plotting kawasan kumuh, tolong diberikan surat keterangan oleh Pak Lurah bahwa itu betul usulan rumah dari BKM itu adalah di kawasan kumuh.’ Nanti BKM saya minta nginput secara online ke Jawa Barat, hasil onlinenya dikirim ke WA saya. Nanti biar saya kawal di Perkim Jawa Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wakil Rakyat yang dikenal vokal ini membedah potret dinamika pembangunan infrastruktur di tingkat bawah melalui jalur birokrasi regular yang kerap memakan waktu lama.
“Cuman kita harus lihat schedule, karena kan Pak RT, Pak RW tahu, Pak Lurah juga paham bahwa usulan pembangunan Republik Indonesia ini cuman satu sistemnya. Untuk menampung aspirasi RT/RW dibuatlah Musrenbang berjenjang, tingkat kelurahan. Nanti RT/RW kumpul sama LPM, BKM di kelurahan, naik lagi Musrenbang tingkat kecamatan. Nanti setelah itu Musrenbang forum pembangunan tingkat Kota Depok, baru setelah itu dibawa ke Jawa Barat Musrenbang tingkat provinsi,” urai Hasbullah.
Panjangnya jalur birokrasi ini tak jarang membuat usulan warga seringkali kandas atau mengantre hingga hitungan tahun.
“Nah kadang kala usulan di RW 02 ini oleh Pak RW itu 2-3 tahun diusulkan kadang-kadang juga enggak lolos. Ya karena kalau mau kita kumpulin se-Depok ini ada 11 kecamatan, ada 63 kelurahan, ada 930-an RW, hampir 5.000 RT. Kumpulin kepengennya apa? Ya enggak cukup duit Kota Depok. Maka dipilih oleh Bappeda yang strategis-strategis aja,” ucap Hasbullah Rahmad.
