Jabaran.id – Universitas Indonesia (UI) mencetak sejarah baru dalam dunia pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Sebanyak 434 kepala desa (kades) dari berbagai daerah di Indonesia resmi “masuk kampus” untuk mengikuti program Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) Gelombang I di Balai Purnomo, FISIP UI, Kampus Depok.
Program inovatif yang berlangsung selama tiga hari ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara UI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya jelas: mengupgrade kapasitas para kades agar mampu memetakan potensi desa berbasis data, teknologi, dan inovasi yang terukur.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa desa saat ini merupakan lokus utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kepemimpinan di tingkat desa mutlak diperlukan agar program-program pusat tepat sasaran.
“Nah, karena itu, peran kades-kades ini penting. Kades ini yang paling penting adalah harus bisa memetakan potensi daerahnya. Kades ini harus sangat terbiasa menggunakan data. Kades ini harus terbiasa berkolaborasi dan berinovasi, semuanya harus terukur,” ujar Bima Arya usai membuka acara secara resmi.
Bima Arya menambahkan, program KDMK bukan sekadar seremoni musiman, melainkan sebuah sinergi dua arah yang saling menguntungkan. Kampus di sisi lain juga akan menyerap banyak studi kasus nyata tentang kepemimpinan dan dinamika sosial langsung dari para praktisi di lapangan.
Sementara itu, Rektor UI, Heri Hermansyah, menekankan komitmen universitas untuk tidak menjadi menara gading yang menjulang tinggi tetapi berjarak dari realitas sosial masyarakat. Sebaliknya, UI mengusung filosofi menara air yang mengalirkan manfaat ilmu pengetahuan hingga ke pelosok negeri.
“Kita semua sepakat dengan visi pembangunan nasional: Desa Kuat, Indonesia Maju. Desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama dan pondasi pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Heri dalam sambutannya.
Menurut Heri, tantangan pemerintahan desa modern kian kompleks, mulai dari digitalisasi, transparansi anggaran, hingga optimalisasi BUMDes. Masalah-masalah tersebut memerlukan pendekatan ilmiah yang adaptif dan solutif yang akan dibedah bersama para pakar di UI.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, menjelaskan bahwa kurikulum KDMK dirancang berdasarkan riset mendalam. Para kades dikelompokkan ke dalam 6 klaster dan 17 kelas yang disesuaikan dengan potensi unggulan desa masing-masing, seperti klaster pangan, pertanian, kelautan, kepariwisataan, hingga transformasi digital.
“Kemudian mereka perlu kita inject dengan pengetahuan yang sifatnya konseptual, yang sifatnya teoritik. Yang jadi mereka, biar berpraktik itu juga punya pendekatan konsep, bahwa ternyata berpraktik atau membina masyarakat, membangun desa itu didukung dengan konsep-konsep yang akan mereka dapatkan selama mengikuti pembelajaran di sini,” jelas La Ode.
Pasca-pelatihan intensif yang berakhir pada 2 Juli ini, Kemendagri tidak akan melepas para peserta begitu saja. Pendampingan, monitoring, dan asistensi akan terus berjalan secara daring (online). Desa-desa yang menunjukkan progres signifikan dan berhasil menerapkan ilmu barunya secara kompatibel dijanjikan insentif serta diproyeksikan menjadi mentor atau best practice bagi desa-desa lain di tingkat regional maupun lintas kabupaten.
