Jabaran.id – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat dan memudahkan penanganan bencana kekeringan yang mulai berdampak pada masyarakat, khususnya kesulitan air bersih dan lahan pertanian yang mengering akibat musim kemarau. Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Tasikmalaya pada Selasa (30/6) dan dihadiri oleh berbagai instansi terkait.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari peringatan dini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta keputusan Gubernur Jawa Barat terkait potensi dampak dari musim kemarau yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan telah berada dalam status siaga untuk bergerak cepat mengantisipasi ancaman kekeringan, baik yang menyasar kebutuhan air bersih warga maupun lahan pertanian yang mulai kehilangan pasokan air.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Roni, menyampaikan bahwa rakor ini menjadi wadah untuk menyatukan komitmen dan sumber daya lintas instansi agar penanganan di lapangan dapat berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran.
“Melalui rakor lintas sektor ini, kita menyatukan komitmen dan sumber daya agar penanganan di lapangan yang nantinya bisa berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran,” ujar Roni di sela-sela rapat koordinasi.
Roni juga menekankan bahwa selain kekeringan dan krisis air bersih, potensi bencana lain yang harus diantisipasi adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap muncul menjelang puncak musim kemarau. Menurutnya, ancaman tersebut nyata dan tidak bisa dihadapi oleh satu instansi saja.
“Kami tidak bisa bergerak sendiri, potensi bencana kekeringan, krisis air bersih, dan karhutla ini nyata,” katanya.
Ia menambahkan, kolaborasi dan koordinasi yang baik diharapkan dapat meminimalisasi dampak luas dari krisis air bersih, karhutla, maupun kekeringan lahan pertanian yang selama ini menjadi persoalan rutin setiap musim kemarau tiba.
Dari rapat koordinasi lintas sektor tersebut, dihasilkan sejumlah kesepakatan penting dalam upaya penanggulangan bencana dampak kemarau. Kesepakatan pertama adalah penetapan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Karhutla Tahun 2026. Keputusan ini selanjutnya akan menjadi dasar hukum untuk memobilisasi sumber daya dan mengoordinasikan anggaran penanggulangan di tingkat kabupaten.
Kesepakatan kedua adalah rencana pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kekeringan yang melibatkan tim gabungan lintas instansi. Satuan tugas ini akan berperan sebagai eksekutor di lapangan, bertugas langsung menangani berbagai dampak kemarau yang muncul di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Kesepakatan ketiga, Kepala Pelaksana BPBD akan mengeluarkan surat imbauan resmi yang ditujukan kepada seluruh camat di Kabupaten Tasikmalaya. Surat tersebut berisi arahan agar setiap kecamatan bergerak menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia serta mengedukasi masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan hemat selama musim kemarau berlangsung. (*)
