Jabaran.id – Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat H.M Hasbullah Rahmad menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemerataan pembangunan SMA dan SMK Negeri di Kota Depok. Langkah ini dinilai krusial agar sistem seleksi Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) berbasis domisili tidak merugikan masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas pendidikan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan saat menggelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Senin, 14 September 2026.
Hasbullah menjelaskan bahwa ketimpangan fasilitas pendidikan membuat sistem penerimaan berbasis jarak menjadi tidak adil bagi sebagian warga. Menurutnya, anak-anak yang bermukim jauh dari sekolah negeri secara otomatis gugur dalam seleksi jarak.
“Sistem penerimaan siswa baru ini tidak akan adil kalau jumlah sekolahnya belum merata di setiap wilayah. Kalau tidak merata, hanya warga yang rumahnya dekat sekolah negeri saja yang punya kesempatan masuk, sedangkan yang jauh tidak akan pernah bisa lolos karena kalah di jarak,” ujar Hasbullah.
Untuk mengurai persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara bertahap terus menambah unit sekolah baru di Kota Depok selama lima hingga enam tahun terakhir. Fasilitas yang telah terbangun di antaranya SMAN 11 Sukmajaya, SMAN 12 Cipayung, SMKN 1 Tapos, SMKN 3 Kalimulya, dan SMKN 4 Beji. Pada tahun ini, giliran SMKN 5 Limo yang mulai dibangun di atas lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) hibah dari Pemerintah Kota Depok.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat tersebut menerangkan bahwa mendirikan satu sekolah negeri memerlukan proses dan anggaran yang tidak sedikit. Pembelian lahan seluas 6.000 meter persegi saja bisa menelan biaya hingga Rp18 miliar, belum termasuk biaya konstruksi gedung yang berkisar antara Rp5 miliar hingga Rp10 miliar. Oleh karena itu, skema sinergi fasos-fasum seperti pada SMKN 5 Limo sangat membantu mempercepat pengadaan sekolah tanpa perlu mengalokasikan anggaran pengadaan tanah.
“Makanya kita bertahap membangun. Kita terus perjuangkan agar pembangunan sekolah ini menyebar ke seluruh pelosok Depok, sehingga peluang anak-anak kita untuk mengecap pendidikan di sekolah negeri menjadi rata dan berkeadilan,” kata Hasbullah.
Dinilai Tak Tepat Sasaran, Anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII atau Kota Depok dan Kota Bekasi ini meminta Pendataan Desil BPS Dihitung dari Beban Hidup dan Libatkan RT/RW.
Sistem penentuan status kesejahteraan (Desil) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat sorotan tajam karena dinilai kerap tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Kriteria pendataan yang terlalu bertumpu pada indikator fisik bangunan dan nominal pendapatan membuat banyak warga kurang mampu terlempar dari penerima bantuan sosial maupun jalur afirmasi sekolah.
Hasbullah mengungkapkan, pengkategorian Desil yang terlalu ketat menciptakan ketidakadilan baru di masyarakat. Warga dengan penghasilan Rp1 juta hingga Rp2 juta sering kali dimasukkan ke dalam Desil 6 ke atas hanya karena menghuni rumah warisan atau memiliki barang elektronik sederhana. Padahal, pengeluaran bulanan mereka kerap melampaui pendapatan tersebut.
“Melihat kesejahteraan warga itu jangan hanya dilihat dari fisik rumah atau nominal pendapatan semata. Tolong dicatat juga berapa pengeluaran tetap dan beban hidupnya sebulan. Kalau pendapatan satu setengah juta tetapi beban hidup dua juta rupiah, kan berarti minus. Harusnya orang dengan kondisi minus seperti ini dibantu dan dapat Desil rendah,” tegas Hasbullah.
Ketidakakuratan data Desil berampak langsung pada akses pelayanan publik, seperti jaminan kesehatan gratis hingga kesempatan anak masuk sekolah negeri lewat jalur afirmasi yang mensyaratkan kategori Desil 1 hingga 5. Banyak keluarga kurang mampu yang akhirnya terhambat mengurus sekolah dan kesehatan hanya karena status Desil mereka tercatat pada tingkatan mampu.
Hasbullah mendesak BPS untuk memperbaiki metodologi pendataan dengan memperhitungkan selisih pendapatan terhadap beban hidup harian, serta melibat pengurus RT dan RW secara langsung dalam proses verifikasi lapangan.
“Petugas sensus harus bertanya dan mengonfirmasi ke pengurus RT setempat. Pak RT yang paling tahu mana warga yang benar-benar janda kurang mampu, mana anak yatim, dan mana rumah yang tampak besar tapi ternyata hanya warisan keluarga. Pembenahan indikator ini penting agar jaminan perlindungan negara betul-betul tepat sasaran,” pungkas Hasbullah Rahmad.
