Jabaran.id,- KOTA BOGOR – Rencana pembangunan pusat layanan masyarakat terpadu di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, bukan proyek yang lahir dalam waktu singkat. Gagasannya telah bergulir sejak 2020, dimulai dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapatkan hibah lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari pemerintah pusat.
Enam tahun berselang, rencana yang semula diarahkan untuk membangun pusat pemerintahan baru itu mulai memasuki tahap realisasi fisik. Pengerjaan jalan akses menjadi pekerjaan awal yang terlihat, sementara pembangunan gedung perkantoran ditargetkan mulai dilakukan secara bertahap pada 2027.
Perjalanan panjang tersebut melewati sejumlah tahapan, mulai dari lobi ke Kementerian Keuangan, pengurusan aset, penyusunan desain, pencarian pembiayaan, hingga penyiapan infrastruktur kawasan.
Kini, konsepnya pun berkembang. Bukan sekadar memindahkan kantor pemerintahan, Pemkot Bogor ingin menghadirkan pusat layanan masyarakat terpadu yang mampu mendekatkan berbagai pelayanan publik kepada warga.
Gagasan pembangunan pusat pemerintahan baru mulai diperjuangkan pada 2020. Saat itu, Dedie A. Rachim yang masih menjabat Wakil Wali Kota Bogor mulai mengawal proses pengajuan hibah lahan kepada pemerintah pusat.
Pemkot Bogor membentuk tim analisis sosial ekonomi untuk memenuhi persyaratan pengajuan pemanfaatan aset eks BLBI.
Pada Desember 2020, permohonan hibah sekitar 9 hektare lahan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Dari luasan tersebut, Pemkot berharap sedikitnya 6 hektare dapat digunakan untuk membangun pusat pemerintahan baru di Katulampa.
Proses tersebut membutuhkan kajian dan koordinasi lintas instansi sebelum mendapatkan persetujuan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah DJKN telah merespons permohonan hibah lahan yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Bogor,” kata Dedie setelah memimpin rapat koordinasi pembentukan Tim Analisis Sosial Ekonomi pada Desember 2020.
Upaya tersebut membuahkan hasil pada 25 November 2021. Pemerintah pusat menghibahkan aset eks BLBI kepada Pemkot Bogor dengan total luasan sekitar 10,2 hektare yang tersebar di tiga lokasi.
Rinciannya, 6 hektare di Katulampa untuk pusat pemerintahan baru, 3,2 hektare di Kelurahan Empang untuk rencana stoplet jalur ganda Bogor-Sukabumi, serta sekitar 1 hektare di jalur Regional Ring Road (R3).
Saat itu, Pemkot mulai memetakan pemanfaatan masing-masing aset, termasuk kemungkinan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan layanan Samsat Kota Bogor.
Setelah lahan Katulampa menjadi aset Pemkot Bogor dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah pada 2023, tahapan berikutnya adalah menyiapkan desain pembangunan.
Namun, persoalan pembiayaan menjadi tantangan. Pada pertengahan 2023, Pemkot mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar kepada pemerintah pusat.
Hingga Februari 2024, pengajuan tersebut belum memperoleh jawaban. Pemkot pun perlu mempertimbangkan alternatif pembiayaan agar rencana pembangunan tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Pada 2024, penyusunan Detail Engineering Design (DED) mulai diarahkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.
Dalam rencana awal, sekitar 20 organisasi perangkat daerah (OPD) akan dipindahkan ke kawasan Katulampa. Sementara itu, Balai Kota Bogor di Jalan Ir. H. Juanda tetap dipertahankan sebagai salah satu pusat aktivitas pemerintahan.
OPD yang masuk dalam rencana pemindahan mencakup Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bapperida, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, Disparbud, Diskop UKM, DP3A, Disdalduk KB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP, DLH, dan DPUPR.
Pada akhir 2024, proyek tersebut direncanakan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Skema tahun jamak juga disiapkan mengingat pembangunan kawasan diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran.
Memasuki 2025, perhatian Pemkot tidak hanya tertuju pada pembangunan gedung, tetapi juga kesiapan akses menuju kawasan.
Pada Mei 2025, Dedie menyampaikan rencana peninjauan ulang DED sekaligus pembangunan jalan penghubung dari lahan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) menuju lahan PT Kharisma Tangguh Persada (KTP).
Konektivitas tersebut juga direncanakan mendukung akses menuju Jalan Parungbanteng, Summarecon, hingga Tol Bogor Selatan.
“Tahun ini kami akan review Detail Engineering Design (DED) yang sudah ada dan membangun jalan akses dari lahan PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG) ke lahan PT Kharisma Tangguh (KTP),” ujar Dedie kepada Radar Bogor pada 5 Mei 2025.
Memasuki 2026, konsep pembangunan kawasan mengalami penguatan. Pemkot tidak lagi hanya menempatkannya sebagai pusat perkantoran, melainkan pusat layanan masyarakat terpadu.
Selain gedung perkantoran, kawasan tersebut direncanakan dilengkapi sarana olahraga, masjid, serta jalan akses baru untuk menunjang mobilitas masyarakat di wilayah Bogor Timur.
Dedie menegaskan, orientasi pembangunan kawasan tersebut adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Namanya bukan pusat pemerintahan, sebetulnya pusat layanan masyarakat Kota Bogor,” ungkap Dedie kepada Radar Bogor pada 14 Februari 2026.
Salah satu pelayanan yang diharapkan semakin mudah dijangkau adalah perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebab, selama ini pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejumlah layanan lainnya masih berada di lokasi berbeda.
Perkembangan terbaru terlihat pada Oktober 2026. Saat meninjau pekerjaan pada 12 Oktober, Dedie menyebut progres pembangunan jalan akses telah mencapai 48 persen atau 10 persen lebih cepat dibandingkan target.
Pekerjaan meliputi pembersihan lahan atau land clearing hingga pembangunan badan jalan.
Akses tersebut menghubungkan Tol Bogor Selatan dengan kawasan Bogor Raya City. Pemkot menargetkan jalan mulai beroperasi pada Desember 2026 untuk mendukung mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Bogor Timur.
Sementara itu, lahan seluas 6 hektare di Katulampa disiapkan untuk menampung 21 kantor OPD, dilengkapi fasilitas olahraga dan tempat ibadah.
Meski pembangunan jalan mulai berjalan, pembangunan gedung perkantoran belum dimulai. Pemkot merencanakan pembangunan gedung secara bertahap mulai 2027.
Dengan demikian, perjalanan panjang pembangunan pusat layanan masyarakat Kota Bogor kini memasuki babak baru. Setelah dimulai dari lobi hibah lahan ke pemerintah pusat, dilanjutkan pengurusan aset, penyusunan desain, dan pencarian pembiayaan, kawasan Katulampa mulai menunjukkan wujud fisiknya melalui pembangunan akses jalan.
Tantangan berikutnya adalah merealisasikan gedung dan fasilitas pendukung agar kawasan tersebut benar-benar dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan publik terpadu bagi masyarakat Kota Bogor. (*)
