Jabaran.id – Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yuni Indriany, mendukung penuh langkah Ketua DPR RI, Puan Maharani yang meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk pembalut wanita dan kebutuhan menstruasi lainnya.
Hj. Yuni menilai usulan untuk mengategorikan pembalut sebagai kebutuhan pokok perempuan merupakan langkah yang sangat tepat, progresif, dan berpihak pada kesehatan serta kesejahteraan kaum perempuan, khususnya di tengah tekanan biaya hidup saat ini.
“Pembalut wanita bukanlah barang mewah atau pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan biologis mendasar yang wajib dipenuhi setiap bulan untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan,” ujar Hj. Yuni saat dikonfirmasi di Depok, Kamis, 12 November 2026.
Menurut Hj. Yuni yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Depok tersebut, beban pajak efektif sebesar 11 persen yang selama ini melekat pada produk pembalut cukup terasa bagi masyarakat.
“Terutama bagi keluarga prasejahtera, pekerja sektor informal, hingga rumah tangga yang memiliki lebih dari satu anggota keluarga perempuan. Kita harus perhatikan rakyat kecil,” tutur Hj. Yuni.
Ia menyoroti bahwa pengeluaran untuk produk menstruasi bersifat rutin dan tidak bisa ditunda. Jika harganya semakin tinggi akibat beban pajak, hal tersebut dikhawatirkan dapat memicu risiko period poverty atau kemiskinan menstruasi, di mana perempuan terpaksa mengurangi penggunaan pembalut yang layak demi menghemat pengeluaran rumah tangga.
“Di daerah seperti Kota Depok yang masyarakatnya sangat beragam, isu keterjangkauan kebutuhan dasar seperti ini sangat krusial. Jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat perempuan, termasuk para remaja putri dan pelajar, kesulitan mengakses pembalut yang higienis dan layak. Ini menyangkut perlindungan kesehatan jangka panjang,” tegas Hj. Yuni.
Lebih lanjut, dewan dari daerah pemilihan Sawangan, Bojongsari, Cipayung itu berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat segera menindaklanjuti dorongan Ketua DPR RI tersebut dengan melakukan kajian komprehensif.
“Momentum perhatian publik terhadap isu ini harus dijawab dengan kebijakan yang konkret. Jika pembalut masuk dalam kategori kebutuhan pokok yang bebas PPN, hal ini akan sangat meringankan beban ekonomi keluarga dan menjadi bukti nyata keberpihakan negara terhadap kesehatan perempuan Indonesia,” ucap Hj. Yuni Indriany.
