Jabaran.id,– BOGOR, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim merombak sejumlah posisi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Rotasi, mutasi, dan promosi tersebut menyasar pejabat administrator, pejabat fungsional hingga kepala sekolah.
Penataan birokrasi yang dilakukan menjelang akhir 2026 ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi pemerintahan sekaligus mempersiapkan aparatur menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan pelayanan publik sepanjang 2027.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Selasa (10/11). Sejumlah pejabat mendapatkan amanah baru berdasarkan beberapa Keputusan Wali Kota Bogor, salah satunya Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.3.3/Kep.518-BKPSDM/2026 tentang pengangkatan dan alih tugas jabatan administrator.
Dalam rotasi tersebut, Muhamad Hutri dipercaya menjabat Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bogor. Sementara Wawan Gunawan Saripudin menempati posisi Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Erwin Gunawan sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Riki Robiansah sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Selanjutnya, Wahyu Tri Nugraheni dipercaya menjadi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sedangkan Mochamad Ade Nugraha mendapat tugas sebagai Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan. Adapun Muhammad Taufik Jaya Maulana mendapatkan amanah baru sebagai Camat Bogor Utara.
Perubahan juga dilakukan pada jabatan fungsional. Apoh Ibrahim Saragih ditugaskan sebagai Perencana Ahli Muda pada Bapperida, sedangkan Dewi Annisa Rizki menjabat Perencana Ahli Pertama pada Dinas PUPR.
Di sektor pendidikan, sejumlah kepala sekolah turut mendapatkan penugasan baru, di antaranya Tata Tarmedi sebagai Kepala SDN Sukadamai 3, Rohasih sebagai Kepala SDN Bantarkemang 6, dan Setiawati sebagai Kepala SDN Empang 2.
Dedie A. Rachim menegaskan, rotasi dan mutasi jabatan tidak boleh hanya dimaknai sebagai penyegaran organisasi. Setiap pejabat yang mendapatkan amanah baru harus mampu meningkatkan kapasitas, menjaga integritas, serta menunjukkan kontribusi nyata terhadap kinerja perangkat daerah.
Menurutnya, tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi sekaligus mampu membangun kerja sama dalam tim yang solid.
Salah satu perangkat daerah yang menjadi perhatian adalah Bapenda. Instansi ini menghadapi tantangan cukup besar menyusul adanya pengurangan transfer ke daerah (TKD) serta potensi berkurangnya bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
Kondisi tersebut menuntut Pemkot Bogor semakin optimal dalam menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Untuk membangun sebuah tim yang solid tentu dibutuhkan juga personel yang memang dianggap mampu untuk mencapai target yang ditetapkan,” ujar Dedie.
Ia menjelaskan, keterbatasan sumber pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi harus diantisipasi dengan memperkuat kemampuan daerah dalam mengelola potensi pendapatan. Karena itu, penguatan struktur organisasi Bapenda menjadi salah satu perhatian, termasuk melalui penempatan pejabat yang dinilai mampu mendukung pencapaian target pendapatan.
Selain Bapenda, Dedie juga menyoroti kesiapan sejumlah perangkat daerah lainnya, seperti BPBD, BPKAD, dan Disperumkim. Khusus Disperumkim, pejabat yang baru dilantik diminta memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai tanggung jawab dan target organisasi.
Menghadapi 2027, Pemkot Bogor juga telah menyiapkan sejumlah agenda pembangunan R3 melalui skema pembiayaan alternatif. Untuk mendukung realisasi program tersebut, kesiapan perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, menjadi hal penting.
Dedie meminta pejabat terkait memahami secara menyeluruh tugas dan tanggung jawabnya, mengingat kebutuhan pengadaan tanah diperkirakan cukup signifikan.
“Saya berharap pejabat terkait memahami proses dan tanggung jawabnya karena kebutuhan pengadaan tanah diperkirakan cukup signifikan,” ungkapnya.
Menurutnya, koordinasi dan kesiapan aparatur menjadi faktor penting agar program pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan. Dengan demikian, setiap perangkat daerah harus mampu bekerja secara efektif dan memastikan seluruh tahapan kegiatan terlaksana dengan baik.
Selain sektor keuangan dan pembangunan, Dedie juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bogor.
Kepada para kepala sekolah yang baru mendapatkan penugasan, ia meminta agar terus meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Kepala sekolah, menurutnya, tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus mampu menjadi pemimpin yang menginspirasi guru dan siswa serta mendorong peningkatan kualitas pembelajaran.
Dedie mencontohkan pengalamannya saat mengunjungi Sekolah Rakyat di Kemang. Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan sejumlah siswa yang belum mampu menjawab beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan dasar.
“Saya bertanya ke mereka pertanyaan dasar seperti nama pahlawan nasional, ibu kota provinsi, hingga nama Menteri Sosial tapi mereka nggak tahu. Ini perlu diperhatikan lebih lanjut untuk anak-anak kita agar bisa ditambah ilmu pengetahuannya,” jelasnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah laporan mengenai sekitar 10.000 anak putus sekolah di Kota Bogor. Dedie meminta agar data tersebut diverifikasi sehingga pemerintah memiliki gambaran yang akurat mengenai kondisi pendidikan di lapangan.
Menurutnya, validitas data menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan dan program intervensi pemerintah, khususnya untuk memastikan anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan dapat terjangkau.
“Jangan sampai angka itu hanya berdasarkan asumsi. Kita harus memastikan kondisi sebenarnya,” tegas Dedie.
Melalui rotasi dan penataan pejabat tersebut, Dedie berharap terbentuk komposisi birokrasi yang lebih solid, profesional, dan responsif. Penguatan organisasi diharapkan mampu menjawab tantangan fiskal, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bogor pada 2027. (*)
