Jabaran.id – Rencana pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di lingkungan kampus menuai penolakan keras dari mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) secara tegas menyatakan tidak setuju dengan kebijakan tersebut.
Sebab, BEM UI menilai program tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi mengabaikan prioritas utama pendidikan tinggi di Indonesia.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menekankan bahwa penolakan ini bukan berarti membenci program Makan Bergizi (MBG) secara keseluruhan. Menurutnya, program tersebut bisa bermanfaat jika diberikan pada sasaran yang tepat. Namun, membawa program tersebut ke dalam ekosistem kampus dianggap sebagai bentuk kegagalan berpikir para pengambil kebijakan.
“Masalahnya jika tidak tepat sasaran, maka yang dikorbankan adalah fasilitas yang tidak diperbaiki, biaya pendidikan yang makin tinggi, dan juga dosen-dosen yang tetap tidak sejahtera,” ujar Athof, sapaannya, dikutip Rabu, 6 Mei 2026.
Athof menambahkan bahwa seharusnya pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi (Mendikti), fokus pada penguatan dana riset dan kesejahteraan dosen guna mencetak lulusan yang berkualitas.
Lebih jauh, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI ini menuding para pembuat kebijakan malas berpikir. Ia mengibaratkan situasi ini seperti nakhoda kapal yang mabuk dan menabrakkan kapalnya sendiri, namun justru menyalahkan penumpang saat terjadi masalah.
“Negara gagal menciptakan lapangan kerja, malah menyalahkan kampus dan mahasiswa. Ini persis seperti nakhoda yang mabuk dan menabrakkan kapalnya ke karang, lalu menyalahkan para penumpang karena tidak bisa berenang,” tegasnya.
Senada dengan Athof, Ketua BEM FISIP UI, Raffael Harefa, mempertanyakan urgensi pembangunan dapur di lingkungan kampus. Ia menilai saat ini civitas akademika lebih membutuhkan solusi atas mahalnya biaya kuliah dan rendahnya gaji dosen.
“Kalau tiba-tiba dikasih dapur, ini kan salah berpikir. Orang stakeholders utamanya masih menjerit, kenapa malah MBG,” tutur Raffael.
Raffael juga menyoroti bahwa program yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran ini masih memerlukan banyak evaluasi di lapangan. Baginya, langkah pemerintah membawa program ini ke kampus adalah tindakan yang overstep atau melampaui kewenangan yang seharusnya menjadi prioritas.
“Sejahterakan civitas akademika baru bicara yang lain,” tandas Raffael.
