Jabaran.id – Dua konsumen perumahan di Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Della Chinta Melwanda dan Sony Akmad, melalui kuasa hukumnya dari kantor Yusuf Afandi Legal & Co. Law Firm, menuntut pengembalian dana secara penuh dari developer, yakni PT RKI.
Pasalnya, keduanya mengaku telah melakukan pelunasan pembelian rumah di TLR, hingga kini unit yang dijanjikan tak kunjung diserahterimakan.
Berdasarkan penjelasan kuasa hukum, Della telah melunasi pembayaran sebesar Rp168 juta untuk unit di Cluster Fuschia Blok G No. 4, sedangkan Sony Akmad telah menyetor Rp199 juta untuk unit di Blok E No. 14.
Kedua kliennya mengaku hanya menerima janji dan perubahan timeline pembangunan yang terus mundur, terakhir diumumkan lewat grup WhatsApp oleh admin perumahan tersebut pada 12 Maret 2025.
Padahal, menurutnya, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), developer seharusnya melakukan serah terima rumah paling lambat 18 bulan setelah pelunasan. Bila terjadi keterlambatan karena kelalaian, developer juga wajib membayar kompensasi 0,5 persen per bulan. Namun, kewajiban ini tak pernah dipenuhi.
Merasa dirugikan, Penasihat Hukum Para Klien ini menduga PT RKI terindikasi melakukan perbuatan tindak pidana yang mengarah pada dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHP Jo. Pasal 3, 4 dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pihak kuasa hukum menyatakan telah melayangkan somasi namun belum membuahkan hasil. Terbaru, masih penjelasan kuasa hukum, pengacara PT RKI hanya menawarkan pengembalian uang 75 persen secara bertahap (3x Pembayaran), yang secara tegas ditolak oleh pihak konsumen.
“Klien Kami membeli tanah dan bangunan sejak tahun 2022 dan tahun 2023. Penawaran dari PT RKI adalah penawaran yang sangat tidak manusiawi yang justru menambah penderiaan Klien kami. Maka, Kami tetap menuntut pengembalian uang Klien Kami 100 persen secara tunai dan seketika,” tegas Yusuf Afandi, S.H.
Saat ini, pihak konsumen sedang mempersiapkan langkah hukum lanjutan untuk memperjuangkan hak mereka.
Lebih lanjut, saat dikonfirmasi awak media, Selasa 29 April 2025, PT RKI melalui Brauns Law Firm berencana memberikan keterangan resmi.
“PT RKI akan memberikan press release sesegera mungkin,” singkatnya dalam pesan WhatsApp.
