Jabaran.id – Pemerintah akhirnya resmi melantik pengurus Dewan Kebudayaan Daerah atau DKD Depok periode 2025–2028 pada Selasa, 30 Desember 2025. Pelantikan ini menjadi penanda babak baru bagi para seniman dan budayawan Depok yang selama ini merasa bergerak sendiri tanpa sandaran kuat.
Ketua DKD Depok, Nuroji, menyebut momen pelantikan ini sebagai titik balik perjalanan kebudayaan di Kota Depok.
“Biasanya kita main sendiri, dilepas, klayar-kluyur bikin kegiatan. Hari ini rasanya beda,” kata Nuroji usai pelantikan di Balai Kota Depok.
Menurutnya, kehadiran DKD menandai keseriusan Pemkot Depok di bawah kepemimpinan Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah dalam memberi ruang dan perhatian bagi dunia seni dan budaya.
“Sekarang ada yang memangku. Ada pemangku kebudayaan, yaitu pemerintah daerah, yang memberikan ruang lewat pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah,” jelasnya.
Nuroji menegaskan, pembentukan DKD bukan sekadar inisiatif, melainkan amanat Peraturan Daerah serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. DKD berfungsi membantu pemerintah daerah dalam memajukan kebudayaan di berbagai sektor.
Politisi Partai Gerindra itu menyebut DKD sebagai representasi luas para pelaku budaya, mulai dari seniman, budayawan, hingga ahli adat dan tradisi.
“Kepengurusan disusun berdasarkan 10 objek pemajuan kebudayaan. Mulai dari bahasa, teknologi tradisional, olahraga tradisional, sampai seni,” tuturnya.
Tak hanya kesenian, cakupan kerja DKD kini jauh lebih luas. Kuliner, adat istiadat, ritus, ritual, hingga situs dan cagar budaya juga masuk dalam perhatian.
“Dulu kita cuma kenal Dewan Kesenian. Sekarang yang diurus lebih luas, termasuk situs-situs budaya,” katanya.
Nuroji menambahkan, pendataan dan penelitian cagar budaya akan menjadi fokus penting DKD, meski pelaksanaannya membutuhkan dukungan anggaran dan tenaga ahli.
“Dulu kita pernah coba riset situs budaya, tapi berhenti karena nggak ada dana. Bayar ahli geologi, sejarah, antropologi itu mahal,” ungkapnya.
Ia optimistis ke depan pemerintah daerah akan hadir sesuai amanat undang-undang untuk mendukung pembiayaan tersebut.
Namun, Nuroji juga menyinggung pentingnya dukungan DPRD, khususnya Komisi D, dalam penguatan anggaran kebudayaan.
“Tanpa anggaran, ya susah. Penelitian, pendataan kebudayaan itu banyak sekali. Saya berharap teman-teman dewan paham fungsi DKD ini,” tegasnya.
Ke depan, DKD Depok berencana melibatkan komunitas-komunitas budaya lokal untuk melakukan pendataan secara kolaboratif, tanpa harus bergantung pada pihak vendor.
Dengan pelantikan ini, para pelaku seni dan budaya Depok berharap tak lagi berjalan sendiri. DKD menjadi simbol bahwa kebudayaan kini punya “rumah” dan dukungan resmi dari pemerintah daerah.
