Jabaran.id – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk politikus perempuan asal Depok, Novi Anggriani. Ia menilai sikap elit politik bangsa yang membiarkan polemik hingga keputusan tersebut dibuat sebagai ironi besar yang kembali melukai kepercayaan politik masyarakat.
Sebagai mantan aktivis mahasiswa yang dulunya pernah berada di garda depan memperjuangkan reformasi, Novi mengaku perjalanan politiknya penuh dengan kompromi demi harapan baru bagi bangsa. Ia bahkan rela mengubah arah dukungannya dan bergabung ke dalam partai pendukung setelah melihat kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Saya ketika Pak Jokowi memilih bekerja sama dengan Pak Prabowo ada harapan besar untuk masa depan Indonesia, bahkan saya sampai masuk ke partai bapak, dan mengesampingkan track record-nya,” kata Novi saat dihubungi, Jumat, 13 November 2026.
Novi menuturkan, keterlibatannya dalam memenangkan pasangan nomor urut 02 pada kontestasi lalu bukanlah demi kepentingan pribadi atau jabatan semata, melainkan murni demi kemajuan Indonesia.
“Di sini saya mengingatkan bahwa kemenangan tersebut diraih berkat kerja keras dan pengorbanan banyak pihak di akar rumput yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan nasional,” ujar Novi.
Terkait polemik dokumen pendidikan yang menyeret nama Gibran hingga berujung pada mundurnya dari kursi wakil presiden, Novi mempertanyakan bentuk tanggung jawab moral para elite politik.
“Dari KPU kan sebenarnya sudah ada verifikasi administrasi, harusnya jika bermasalah, tim verifikasinya pasti tidak akan meloloskan Gibran sebagai calon, kan ini sudah lolos dan memenuhi persyaratan calon hingga akhirnya terpilih,” jelasnya.
Novi yang kini berkarir di Boston, Amerika Serikat menegaskan, persoalan sebesar ini seharusnya diiringi dengan penjelasan yang transparan kepada publik yang selama ini telah memberikan mandat.
“Kalau pencalonannya dulu merupakan keputusan politik bersama, mengapa ketika muncul persoalan besar, rakyat tidak mendapatkan penjelasan yang lebih utuh tentang tanggung jawab semua pihak,” tanya Novi.
Novi kembali menegaskan, kritik yang ia sampaikan mendarat pada prinsip dan iktikad menjaga marwah demokrasi, bukan sekadar kekecewaan atas hilangnya sebuah jabatan. Menurutnya, membangun kepercayaan publik membutuhkan proses panjang, namun dapat runtuh seketika akibat keputusan politik yang tidak dijelaskan secara terbuka.
“Hari ini justru kepercayaan itulah yang membuat saya dan tentunya banyak masyarakat Indonesia begitu terluka,” tegas Novi.
