Jabaran.id,- Bogor, Kekurangan tenaga pendidik masih menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Saat ini, kebutuhan guru di Kota Hujan diperkirakan mencapai sekitar 700 orang. Kondisi tersebut mendorong Pemkot Bogor menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam pengajuan kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 kepada pemerintah pusat.
Tidak hanya kekurangan tenaga pengajar, Pemkot Bogor juga masih menghadapi persoalan kekosongan jabatan kepala sekolah. Tercatat, sekitar 30 posisi kepala sekolah belum terisi. Kondisi ini dinilai perlu segera mendapat perhatian agar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah negeri tetap berjalan optimal.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, Pemkot Bogor telah mengajukan kebutuhan formasi CPNS kepada pemerintah pusat. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, terdapat sebanyak 274 formasi CPNS yang diusulkan untuk memenuhi kebutuhan aparatur di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut Dedie, pengusulan formasi tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masing-masing perangkat daerah. Dari sejumlah bidang yang diajukan, pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang mendapatkan perhatian utama karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Kami mengajukan juga di beberapa bidang. Terutama prioritas kami di bidang kesehatan dan pendidikan,” ujar Dedie kepada Radar Bogor.
Ia menjelaskan, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang membutuhkan tambahan sumber daya manusia dalam jumlah cukup besar. Kekurangan sekitar 700 guru menjadi gambaran masih tingginya kebutuhan tenaga pendidik di Kota Bogor.
Selain itu, belum terisinya sekitar 30 jabatan kepala sekolah juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani. Keberadaan kepala sekolah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan satuan pendidikan, mulai dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pengembangan kualitas pendidikan, hingga pengelolaan administrasi sekolah.
“Seperti yang kita ketahui bersama di bidang pendidikan, contohnya kita defisit guru 700, kemudian belum terisi jabatan kepala sekolah lebih kurang 30,” bebernya.
Selain pendidikan dan kesehatan, Pemkot Bogor turut mengusulkan kebutuhan pegawai untuk bidang lainnya, termasuk kebinamargaan. Penambahan tenaga di bidang tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah.
Meski demikian, Dedie menegaskan bahwa pengadaan CPNS bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemkot Bogor hanya memiliki kewenangan mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan formasi, sedangkan persetujuan serta penetapan jumlah formasi menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui instansi terkait.
Karena itu, jumlah formasi yang nantinya dapat direalisasikan belum tentu sama dengan usulan yang telah disampaikan Pemkot Bogor.
“Hanya berapa banyak yang disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemudian KemenPAN-RB, kami serahkan ke beliau-beliau,” kata Dedie.
Di sisi lain, kebutuhan tambahan pegawai di lingkungan Pemkot Bogor semakin mendesak seiring banyaknya aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa purnatugas. Berkurangnya jumlah pegawai akibat pensiun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran pelayanan publik.
Kepala BKPSDM Kota Bogor, Dani Rahadian, mengungkapkan bahwa jumlah ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang 2026 mencapai 372 orang. Angka tersebut semakin menambah kebutuhan sumber daya manusia di berbagai perangkat daerah.
Menurut Dani, kekurangan pegawai saat ini tidak terlepas dari belum adanya pengadaan pegawai melalui jalur CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama dua tahun terakhir. Akibatnya, pegawai yang memasuki masa pensiun belum sepenuhnya dapat digantikan dengan tenaga baru.
“Sekarang memang kekurangan SDM, karena sudah dua tahun tidak ada pengadaan pegawai CPNS dan PPPK. Jadi yang pensiun tidak ada penggantinya,” kata Dani.
Ia menjelaskan, pengadaan pegawai baru menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keseimbangan kebutuhan dan ketersediaan ASN. Pasalnya, kebutuhan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung, sementara jumlah pegawai yang tersedia terus berkurang akibat memasuki masa pensiun.
Kondisi tersebut juga menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penataan sumber daya manusia secara lebih terukur. Penempatan pegawai harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah agar tidak terjadi ketimpangan jumlah personel antarsektor.
Dalam konteks tersebut, pengisian kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan menjadi perhatian penting karena kedua sektor tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemkot Bogor pun berharap usulan 274 formasi CPNS 2026 yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan pemerintah pusat. Terutama untuk memenuhi kebutuhan guru, tenaga kesehatan, serta pegawai di bidang strategis lainnya.
Dengan terpenuhinya kebutuhan aparatur secara bertahap, Pemkot Bogor diharapkan dapat memperkuat kinerja birokrasi sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan berkurangnya jumlah ASN akibat pensiun.(*)
