Jabaran.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan iklim investasi yang sehat di provinsi tersebut harus dimulai dari perencanaan tata ruang yang baik. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka komitmen pemerintah provinsi untuk mempermudah arus investasi sekaligus meningkatkan serapan tenaga kerja di berbagai wilayah Jawa Barat.
Dalam penjelasannya, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pelayanan investasi yang cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit.
“Saya minta pelayanan kepada pelaku usaha yang taat hukum dipermudah, sementara pelanggaran ditangani secara persuasif tapi tegas,” ujar Gubernur.
Ia memberikan contoh konkret mengenai hambatan yang dihadapi investor, termasuk kasus dimana pembukaan pabrik terhambat izin UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang prosesnya memakan waktu hingga dua tahun.
Gubernur menyatakan keprihatinannya terhadap dampak penundaan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Saya ingin warga Indramayu dapat bekerja, saya ingin warga Garut bekerja, investasi harus dipermudah,” tegas Dedi.
Pernyataan ini mencerminkan fokus pemerintah provinsi pada pemerataan pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja di seluruh wilayah Jawa Barat.
Dalam kerangka pengembangan investasi, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya integrasi antara sektor industri dengan dunia pendidikan dan lingkungan hidup. Ia menjelaskan bahwa kawasan industri yang baik harus mencakup berbagai sektor pendukung seperti perhotelan, ruang terbuka hijau (RTH), dan pariwisata.
“Tanpa mengorbankan lahan pertanian dan budaya lokal,” tambah Gubernur, menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berfokus pada penyediaan tata ruang yang jelas sebagai fondasi untuk menarik investasi yang berkualitas. Dedi Mulyadi mengarahkan agar investasi yang masuk ke Jawa Barat harus bersifat inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, khususnya melalui pengembangan industri padat karya.
“Investasi tidak hanya soal angka, tapi bagaimana memberikan dampak nyata bagi pembangunan manusia di Jawa Barat,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan bahwa prioritas investasi di Jawa Barat akan diarahkan pada pengembangan sektor industri dibandingkan eksploitasi sumber daya alam.
“Dinyatakan juga bahwa tidak akan ada lagi perpanjangan izin pertambangan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan,” tegas Gubernur, menegaskan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan ini, diharapkan investasi yang masuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Jawa Barat. (*)
