Jabaran.id — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Barat H.M Hasbullah Rahmad mendukung penuh terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjalin kerja sama dengan puluhan rumah sakit demi menjamin layanan berobat gratis bagi seluruh warga.
Diketahui, kebijakan yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini mencakup kerja sama dengan 86 rumah sakit, terdiri dari tujuh RSUD milik Pemprov Jabar, 79 rumah sakit rujukan nasional, RSUD kabupaten/kota, hingga rumah sakit swasta di Jawa Barat dan Jakarta.
Langkah strategis tersebut dihadirkan khusus untuk menampung warga yang belum memiliki jaminan kesehatan maupun masyarakat yang pembiayaan medisnya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Skema ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi warga yang tengah jatuh sakit,” kata Hasbullah usai menggelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat, 16 Oktober 2026.
Ia menegaskan bahwa urusan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang tidak boleh terhalang oleh kendala administrasi maupun tunggakan pembiayaan.
“Tapi prinsipnya gini, dewan mendukung kebijakan Pak Gubernur bahwa warga Jawa Barat tidak boleh ditolak dalam berobat, sungguhpun BPJS-nya mati sekalipun,” ujar Hasbullah.
Dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII atau Kota Depok dan Kota Bekasi ini menjelaskan, pasien yang kartu BPJS Kesehatan miliknya pasif harus tetap mendapatkan penanganan medis terlebih dahulu tanpa penundaan.
Proses penjaminan biaya selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh pihak fasilitas kesehatan melalui program Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
“Nah, yang mati dilayanin dulu pengobatannya, tapi pihak rumah sakit silakan lagi ke Dinas Kesehatan lewat program SKTM Provinsi Jawa Barat. Karena kan pelayanan kesehatan kan pelayanan dasar. Kalau sampai orang tidak dilayanin gara-gara BPJS-nya mati, kan kita menghilangkan hak warga negara untuk terlayani dalam hal dasar,” tutur Hasbullah.
Selain penanganan medis di dalam daerah, ruang lingkup pelayanan kesehatan warga Jawa Barat kini diperluas hingga ke sejumlah rumah sakit rujukan utama di Jakarta melalui nota kesepahaman (MoU) resmi.
Langkah perluasan jangkauan ini dinilai sangat krusial agar pasien asal Jawa Barat yang membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut atau spesialis tidak terkendala jarak dan aksesibilitas.
“Nah, Pak Gubernur memperlebar sayap. Sekarang tidak hanya rumah sakit di Jawa Barat, tapi di Jakarta juga rumah sakit besar dibuat MoU sama Pak Gubernur, rumah sakit rujukan,” kata Hasbullah.
Di samping sektor kesehatan, lanjut Hasbullah yang mengabdi sebagai wakil rakyat sejak tahun 1999 ini, perhatian Pemprov Jabar dan DPRD Jabar juga menyasar pemerataan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera melalui program Sekolah Swasta Kemitraan (SSK).
“Ya, yang termasuk SSK ya, 1.040 sekolah swasta. Kan itu dalam rangka kita mengentaskan anak-anak putus sekolah, karena nggak terima di negeri, bayar swasta nggak mampu. Dia harus sekolah di SSK, tapi kita yang bayar SPP-nya selama dia sekolah. Dan itu kan program konkret lah hitungannya,” pungkas Hasbullah Rahmad.
